Kamis 06 Aug 2020 14:00 WIB

Politikus Muslim AS Desak Bantuan Israel Dicabut

Partai Demokrat AS diminta memperbaiki hubungan dengan Muslim.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Ani Nursalikah
Politikus Muslim AS Desak Bantuan Israel Dicabut. Presiden AS Donald Trump (kanan) bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.
Politikus Muslim AS Desak Bantuan Israel Dicabut. Presiden AS Donald Trump (kanan) bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Koalisi politikus Muslim dari partai Demokrat menolak rencana partainya sendiri menyalurkan bantuan ke Israel dan meminta agar mencabut sanksi pada Iran. Koalisi itu meminta partai Demokrat memperbaiki hubungan Amerika dengan Muslim lewat tindakan nyata.

"Ada arah yang dibuat untuk platform 2020 melawan platform 2016. Tapi karena delegasi Muslim merupakan delegasi Bernie (Bernie Sanders), banyak dari mereka kecewa belum ada perbaikan dalam isu ini," kata pendiri koalisi politikus Muslim Demokrat Nadia Ahmad dilansir dari Religion News Service, Rabu (5/8).

Baca Juga

Koalisi politikus Muslim Demokrat terdiri dari sekitar 100 politikus delegasi nasional yang berasal dari banyak negara bagian seperti Virginia, New Mexico, dan Texas. Kelompok itu menawarkan rekomendasi setebal 17 halaman untuk ditindaklanjuti Demokrat. Tujuan utamanya memasukkan isu Muslim pada agenda 2020.

"Poin utamanya adalah bagaimana kami menunjukkan kehadiran partai Demokrat. Partai ini harus mendengar suara kami," ujar delegasi Kalifornia, Hanieh Jodat Barnes.

Sekitar 5.000 delegasi konvensi nasional Demokrat akan menyalurkan votingnya lewat plarform yang tersedia sebelum Konvensi Demokrat dimulai pada 17 Agustus. Namun karena pandemi Covid-19, proses ini dilakukan secara virtual.

Demokrat nampaknya berusaha meraih simpati Muslim dalam Pilpres Amerika pada November nanti. Demokrat menawarkan platform penolakan penargetan isu ras dan etnik pada Muslim di dalam dan luar negeri.

"Demokrat juga akan bekerja mengembalikan kepercayaan dengan komunitas Muslim lewat menjamin keterlibatan pemerintah bukan atas prinsip diskriminasi dan kacamata keamanan nasional," tulis keterangan Demokrat. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement