REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR -- Pemerintah federal India pada Kamis menunjuk seorang mantan menteri telekomunikasi Manoj Sinha untuk memimpin wilayah Kashmir yang bergolak. Sinhar diharapkan bisa mempercepat pembangunan ekonomi dan mengakhiri tahun-tahun perselisihan.

"Manoj Sinha, pemimpin partai berkuasa pendukung Perdana Menteri Narendra Modi, akan menggantikan birokrat karir G.C. Murmu sebagai letnan gubernur wilayah Jammu dan Kashmir," kata pernyataan pemerintah India.

Penunjukan itu dilakukan sehari setelah pihak berwenang memastikan bahwa peringatan pertama pencabutan otonomi konstitusional Kashmir dilangsungkan tanpa adanya aksi protes di jalan di tengah pengerahan polisi dan pembatasan pergerakan masyarakat.

Agustus lalu, pemerintahan Perdana Menteri Modi mencabut hak istimewa yang diberikan kepada wilayah Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian dengan mayoritas Muslim di India. Pencabutan hak istimewa itu menghilangkan status Jammu dan Kashmir sebagai suatu negara bagian dan membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dikelola pemerintah federal dengan pembentukan wilayah persatuan Ladakh didominasi umat Buddha.

Ladakh adalah wilayah Himalaya yang dikelola oleh India sebagai wilayah persatuan. Ladakh terletak di bagian timur pemerintahan Jammu dan Kashmir.

Tindakan pemerintah India itu membuat marah warga Kashmir serta Pakistan. India dan Pakistan telah melalui dua dari tiga perang mereka atas wilayah Kashmir di Himalaya yang disengketakan.

Pada Kamis, gerilyawan anti-India menembak mati seorang kepala dewan desa -- dari Partai Bharatiya Janata pedukung Modi -- di distrik Kulgam, Kashmir, kata polisi. "Dia ditembak beberapa kali di luar kediamannya," kata seorang petugas polisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika