REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sebanyak 15 kader PDI Perjuangan di Jawa Timur (Jatim) mendaftar menjadi koordinator Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial (PKH Kemensos). Namun, PDIP Jatim menegaskan kader yang mendaftar bukan merupakan pengurus, tetapi hanya anggota biasa.
Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sri Untari Bisowarno, status sebagai anggota biasa masih boleh mendaftar sebagai koordinator PKH. "Yang daftar kemarin cuma 15 kalau gak salah. Yang daftar bukan pengurus tapi anggota. Kalau anggota gak masalah kan?" ujar Untari dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (6/8).
Untari mengaku belum mengetahui apakah dari 15 kader partai yang mendaftar, ada yang lolos menjadi koordinator PKH Kemensos atau tidak. Sebab, Jatim hanya mebutuhkan enam orang untuk enam daerah.
"Enggak banyak karena kan cuma 6 kabupaten jadi yang dibutuhkan cuma 6 koordinator," kata Untari.
Untari mengatakan, 15 kader partai yang mendaftar masih harus bersaing dengan pendaftar lainnya. Sebab, pihak yang mendaftar tidak hanya kader partai, melainkan banyak juga kader non partai di antaranya dari organisasi kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Terkait banyaknya partai yang mengkritisi kader PDIP yang diminta mendaftar menjadi koordinator PKH Kemensos, Untari enggan ambil pusing. Ia menyatakan PDIP hanya ingin berkintribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Terlebih, kata dia, PDIP juga tidak mempermasalahkan jetika ada kader partai lain yang ingin mendaftar menjadi koordinator PKH Kemensos. "Jadi ya sama-sama ya karena ini program pemerintah. Masa sih gak boleh PDIP daftar. Kalau partai lain mau kasih instruksi ya kasih aja instruksi. Kita juga gak ngelarang partai lain untuk mendaftar," kata Untari.
Belakangan, bocor surat bersifat rahasia yang diterbitkan oleh DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Surat itu mengungkap instruksi DPP PDIP kepada kadernya untuk mengikuti proses rekrutmen koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tertulis agar DPC PDIP mengikuti rekrutmen koordinator PKH tingkat kabupaten dan kota yang diadakan oleh Kementerian Sosial. "Sehubungan dengan rencana pelaksanaan rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten/kota PKH tahun 2020 secara offline yang dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka bersama ini DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan [daftar terlampir] untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator tersebut," tulis surat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika