REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII menilai, ngototnya PDIP agar para kadernya ikut dalam proses seleksi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) patut diduga untuk mengambil keuntungan jelang pilkada.

"Kalau Parpol ngotot mau daftar patut diduga itu akan mengambil keuntungan jelang pilkada. Ini perbuatan yang tuna etika, " kata Direktur PSHK FH UII, Allan Fatchan Gani kepada Republika, Kamis (6/8).

Belakangan, bocor surat bersifat rahasia yang diterbitkan oleh DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Surat itu mengungkap instruksi DPP PDIP kepada kadernya untuk mengikuti proses rekrutmen koordinator PKH.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, tertulis agar DPC PDIP mengikuti rekrutmen koordinator PKH tingkat kabupaten dan kota yang diadakan oleh Kementerian Sosial.