REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Mesir dan Yunani melakukan manuver terkait Laut Mediterania yang membuat gusar Turki.
Menteri luar negeri Mesir bertemu Menlu Yunani di ibu kota Mesir, Kairo, membahas dan menandatangani perjanjian bilateral tentang batas-batas maritim kedua negara di Mediterania Timur.
Menlu Mesir Sameh Shoukry dan Menlu Yunani Nikos Dendias membahas pengembangan hubungan bilateral, dan memastikan koordinasi pada masalah kepentingan bersama, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.
Kerja sama antara Mesir, Yunani dan Siprus Yunani di bidang energi dan keamanan juga dibahas pada Kamis itu.
Pertemuan teknis ke-12 antara diplomat tertinggi kedua negara tentang perbatasan maritim telah digelar di Kairo pada Juni, dan para pihak telah sepakat untuk melanjutkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan.
Kesepakatan maritim Yunani dan Mesir ini membuat Turki angkat suara. "Kesepakatan ini tidak berlaku dan tidak memiliki legalitas pada zona ekonomi eksklusif di Mediterania Timur," kata presiden Turki kepada wartawan di depan Masjid Hagia Sophia di Istanbul pada Jumat.
"Tidak perlu berdiskusi dengan mereka yang tidak memiliki hak, terutama soal kewenangan maritim di Mediterania Timur," tambah Erdogan.
Kementerian Luar Negeri Turki mengecam klaim dua negara dalam kesepakatan itu dan menegaskan bahwa Yunani dan Mesir tidak memiliki perbatasan laut bersama.
Turki menegaskan kawasan yang dibatasi dalam perjanjian itu terletak di landas kontinen Turki, seperti yang dilaporkan Ankara ke PBB.
Presiden Erdogan pun menegaskan bahwa Turki akan melanjutkan dan mempertahankan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Libya.
Pada 27 November lalu, Ankara dan Tripoli juga telah menandatangani dua nota kesepahaman terpisah: satu tentang kerja sama militer dan yang lainnya tentang batas-batas negara maritim di Mediterania Timur.
BACA JUGA: Hizbullah Angkat Suara Soal Ledakan Lebanon
Pakta kelautan itu menegaskan hak Turki di Mediterania Timur dalam menghadapi pengeboran sepihak oleh pemerintah Siprus Yunani, sekaligus menjelaskan bahwa Republik Turki Siprus Utara (TRNC) juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut. Kesepakatan ini mulai berlaku pada 8 Desember.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu menekankan bahwa teks dan peta perjanjian belum diungkapkan.
"Namun, jelas dengan koordinat yang diberikan bahwa kesepakatan itu tidak hanya melanggar hak dan landas kontinen Turki tetapi juga Libya," ujar Cavusoglu.
"Oleh karena itu, perjanjian yang melanggar landas kontinen kami, yang telah kami laporkan ke PBB, batal demi hukum dan alasan mengapa kami sampai pada titik ini adalah karena negara-negara seperti Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani, mencoba untuk menandatangani perjanjian dengan Mesir dan Israel sementara mengabaikan Turki," tambah dia.
Diplomat senior itu mengatakan Turki akan terus menunjukkan kepada kedua negara dan dunia bahwa perjanjian itu batal demi hukum di atas meja dan di lapangan.
