Ahad 09 Aug 2020 07:54 WIB

Pelaku Parekraf Diharapkan Punya Sertifikat Kompetensi

Sertifikasi kompetensi adalah bukti pengakuan negara terhadap suatu profesi.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Fuji Pratiwi
Pemandu wisata mengikuti acara penyerahan sertifikat Guide Ijen di Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Pemerintah mengharapakan para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki sertifikat kompetensi.
Foto: Antara/Budi Candra Setya
Pemandu wisata mengikuti acara penyerahan sertifikat Guide Ijen di Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Pemerintah mengharapakan para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki sertifikat kompetensi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) memiliki sertifikat kompetensi. Terutama di saat memasuki masa adaptasi kebiasaan baru.

Baca Juga

Kepala Subdirektorat Edukasi II Direktorat Pengembangan SDM Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jemmy Alexander, menjelaskan, memegang sertifikat amat penting untuk meningkatkan kredibilitas dan nilai jual keahlian di masa adaptasi kebiasaan baru.

"Pelaku ekonomi kreatif berhak memperoleh dukungan untuk meningkatkan kompetensi SDM ekonomi kreatif agar bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul, kompeten, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha," kata Jemmy dalam Siaran Pers Kemenparekraf, Sabtu (8/8).

Ia mengatakan, berbagai terobosan dilakukan pemerintah agar pelaku kreatif tetap memiliki peluang untuk bersaing dalam industri kreatif. Di antaranya dengan memiliki nilai jual lebih pada keahlian sehingga dapat meningkatkan kredibilitas pelaku kreatif.

Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Tetty DS Ariyanto, memaparkan, sertifikasi kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu. Pengakuan ini ditetapkan oleh otoritas berwenang yang menilai sesuai dengan standar kompetensi.

BNSP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja, sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Termasuk pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.

Tetty mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melakukan sertifikasi kompetensi. "Hal tersebut bertujuan untuk melahirkan produk yang berkualitas dan berdaya saing," kata Tetty.

Sementara itu, Master Asesor BNSP, Edy Panggabean, menambahkan, untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing diperlukan SDM dengan kompetensi terukur atau terstandarisasi. Sertifikasi kompetensi adalah bukti pengakuan negara terhadap suatu profesi.

"Ini yang belum sampai ke masyarakat. Maka dari itu masyarakat harus paham dengan sertifikasi ini," ujar Edy.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement