REPUBLIKA.CO.ID,SERANG -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang mencatat ada tujuh kematian ibu hamil dan 11 kematian bayi dari Januari hingga Agustus di wilayahnya. Angka ini dikhawatirkan akan terus bertambah dan melampaui kasus pada tahun sebelumnya yang mencapai 28 kematian bayi dan 21 kematian ibu hamil terlebih pada masa pandemi seperti sekarang.
Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kota Serang Lenny Suryani menjelaskan sebenarnya dihentikannya kegiatan posyandu di masa pandemi membuat pihaknya kesulitan memantau perkembangan ibu hamil. Kendati demikian, dimulainya pembukaan posyandu secara bertahap di masa transisi kebiasaan baru dikatakannya akan memudahkan Dinkes mengantisipasi bertambahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
"Dengan adanya posyandu AKI dan AKB bisa kita hindari, kita bisa memantau kesehatan ibu hamil sejak dini. Kita bisa menekan kematian ibu dengan Risti (risiko tinggi) seperti ibu dengan sakit jantung, asma, hipertensi yang tahun ini ada tujuh ibu dan 11 bayi," kata Lenny Suryani, Ahad (9/8).
Lenny menuturkan dirinya berharap tidak akan ada lonjakan AKI/AKB pada tahun ini meski sebagian besar orang terdampak korona."Kalau kita pinginnya sudah di angka 11 saja, mudah-mudahan tidak ada kenaikan karena kita targetkan supaya bisa lebih sedikit dari tahun lalu," ujarnya.
Menurutnya, hampir semua kecamatan di Kota Serang terjadi kasus kematian bayi dan anak, hanya Kecamatan Cipocok Jaya yang masih nihil kasus AKI/AKB. Ia menyebut Kecamatan Cipocok merupakan daerah yang kesehatan lingkungannya lebih baik dari kecamatan lain di Kota Serang.
"AKI/AKB itu ada di Kasemen, Walantaka, Serang Kota atau di Kecamatan Serang, yang tidak ada kematian ibu hanya Kecamatan Cipocok saja. Di Cipocok itu kesehatan lingkungannya sudah bagus, seperti keluarga yang masih dolbon hanya 641 lagi sementara kecamatan lain masih ribuan, ada yang 6000 atau lebih," ujarnya.
Kesehatan lingkungan dikatakannya sangat penting untuk menekan kasus gangguan kesehatan. Untuk itu, Dinkes Kota Serang bersinergi dengan dinas yang lain seperti Dinas Peternakan (Distan), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) hingga Dinas Sosial (Dinsos).
"Untuk intervensi kan tidak hanya kita saja, seperti untuk memenuhi ketersediaan oangan untuk warga kita butuh Distan, tidak mungkin hanya mengandalkan pemberian makanan tambahan. Jadi semua berperan untuk mengatasi ini," jelasnya.
Adapun Wali Kota Serang Syafrudin menjelaskan pihaknya juga khawatir akan adanya peningkatan kasus gangguan kesehatan seperti AKI/AKB, gizi buruk dan stunting karena pandemi korona. Penurunan daya beli dan kemampuan ekonomi warga Kota Serang ditambah kemiskinan yang bertambah di masa pandemi ini menjadi alasan berbagai masalah akan bertambah.
"Kalau ditanya kekhawatiran kita pasti karena perekonomian kan terdampak karena korona ini yang menyebabkan kemiskinan. Dan kemiskinan di masyarakat ini bisa berdampak ke gizi buruk dan masalah kesehatan lainnya," tutur Syafrudin.
Syafrudin mengatakan pemberlakuan masa transisi adaptasi kebiasaan baru yang sedang diberlakukan di Kota Serang akan mampu menekan potensi meningkatnya gangguan kesehatani Kota Serang. "Langkah new normal ini kan mudah-mudahan bisa untuk menghidari dampak-dampak korona," jelasnya.
Adanya bantuan sembako melalui bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah diberikan pemkot diakuinya hanya membantu meringankan beban masyarakat. Sementara beban dan kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19 ini sebenarnya lebih dari bantuan yang diberikan Pemkot Serang.
"Stimulus JPS kalau dikatakan membantu masyarakat di masa pandemi ini, iya, tapi kalau menghilangkan beban semuanya tidak. Untuk itu new normal ini sangat baik jadi kegiatan masyarakat bisa tetap berlangsung tapi protokol kesehatan juga tetap berjalan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika