REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi menyatakan militansi penyuluh pertanian penentu sukses transformasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menjadi BPP KostraTani. Salah satunya ditandai dengan terhubungnya BPP ke dashboard Agriculture War Room (AWR) di kantor pusat Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
Tujuannya, BPP KostraTani dapat koordinasi secara live dengan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo untuk laporkan data dan pemantauan lapangan real time."Gunakan segala peluang dan kemungkinan. Bisa pinjam dulu kecamatan. Usahakan dukungan dinas terkait dan lainnya. Tahun depan baru dialokasikan pengadaannya," kata dia via video conference di Jakarta, Jumat pekan lalu (7/8).
Dia mengharapkan penyuluh dan fungsional di BPP tidak harus bergantung bantuan IT 4.0 dari Kementan bagi BPP yang belum mendapat alokasi dalam anggaran 2020, namun masuk alokasi anggaran 2021. "Tentukan dulu sasaran BPP yang akan transformasi jadi KostraTani. Tentukan peta tugas. Sosialisasi dan pantau lapangan. Kemudian hubungkan BPP ke AWR, sehingga bisa koordinasi langsung dengan Mentan," kata Dedi pada Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Vol. 17.
Menurutnya, transformasi 800 BPP menjadi KostraTani ditargetkan rampung 10 hari, terhitung Jumat pekan lalu (7/8). Diketahui, tenggat waktu dimaksud peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 pada 17 Agustus 2020.
Hingga akhir 2020, Kementan menargetkan 1.500 BPP harus transformasi menjadi BPP KostraTani dari total target 6.000 BPP pada 2021, sehingga dituntut militansi penyuluh untuk mendukung pencapaian target tersebut.
"Target ini dicapai bertahap. Harus tuntas 6.000 BPP KostraTani tahun depan. Tahun ini, 1.500 BPP harus sudah menjadi KostraTani. Bukan hanya teknologi informasi berupa komputer dan pendukungnya. Fungsi KostraTani juga harus terlaksana maksimal," kata Dedi.
Pencapaian target tersebut, katanya, sesuai instruksi Mentan Syahrul mencanangkan 800 BPP KostraTani sudah koneksi online ke AWR KostraTanas di Kementan, sebagai pusat kendali dan koordinasi KostraTani di seluruh Indonesia. Sementara 2021 ditargetkan 6.000 BPP transformasi menjadi KostraTani.
"Kita mendapat tugas khusus, percepatan KostraTani. Kita menyebutnya sebagai Kopassus KostraTani 2020. Memang ini betul-betul pasukan khusus untuk segera mengimplementasikan KostraTani di seluruh Indonesia," kata Dedi Nursyamsi pada kegiatan Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Vol. 17.
Kegiatan MSPP diikuti 300 partisipan Zoom meeting dan 4.365 partisipan live streaming pada media sosial Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Hadir sebagai narasumber Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir.
Dedi Nursyamsi mengharapkan jajaran BPPSDMP bekerja keras bahu-membahu. "Bukan hal mustahil, kalau ada kemauan dan kerja keras. Pasti bisa."
Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2019 dan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) per Juni 2019 menyebut ada 5.646 BPP dari 7.232 kecamatan membawahi 83.800 desa dan kelurahan yang didukung 15.192 Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes).
Dari 5.646 BPP diketahui 4.493 BPP memiliki kantor dan 1.153 BPP masih sewa. Status Pratama 2.946 BPP, Madya 2.419 BPP, Utama 251 BPP dan Adhitama 30 unit. Daya dukung SDM sekitar 69.153 penyuluh, 31.506 berstatus PNS, 12.135 honorer THL-TBPP, 25.852 penyuluh swadaya dan 177 penyuluh swasta.
Indikator transformasi BPP KostraTani adalah konektivitas BPP dengan AWR Kementan, sehingga Mentan Syahrul dan 11 unit kerja eselon satu Kementan dapat komunikasi dan mengecek data terkini dan pantau lapangan. Hal itu tercapai didukung jaringan listrik, IT 4.0 koneksi internet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika