REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Dewan Kerja sama Teluk (GCC) mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB pada Ahad (9/8) untuk mendukung perpanjangan embargo senjata, yang mencegah Iran membeli senjata buatan luar negeri. Negara-negara anggota GCC menuding Iran tidak akan berhenti mempersenjatai kelompok bersenjata di sejumlah negara.
Dalam surat tersebut, GCC menyatakan, Iran telah mempersenjatai kelompok Hizbullah di Lebanon dan Suriah. Iran juga diduga memberikan senjata kepada kelompok milisi Syiah di Irak serta kelompok teroris di Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi.
"Embargo yang ditetapkan oleh PBB dapat membangun pemahaman konsensus tentang ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas oleh proliferasi Iran," ujar pernyataan GCC dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal GCC, Nayef al-Hajraf.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi mengutuk surat yang dikirim oleh GCC. Mousavi menyebut surat itu sebagai pernyataan "tidak bertanggung jawab" yang melayani kepentingan Amerika Serikat (AS). Mousavi juga mengkritik negara-negara Teluk Arab karena menjadi pembeli senjata terbesar di kawasan dan dunia. Bahkan, mereka tetap membeli senjata dalam jumlah besar di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi virus corona.
Surat GCC menyinggung tentang penembakan pesawat penumpang Ukraina pada Januari oleh pasukan Iran secara tidak sengaja. Iran juga dicurigai melancarkan serangan di jantung industri minyak Arab Saudi pada September, meskipun Teheran membantahnya.
Pernyataan GCC muncul setelah kunjungan perwakilan khusus AS untuk Iran, Brian Hook belum lama ini. Pada Senin (10/8) pagi, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengapresiasi surat yang dikirimkan oleh GCC kepada Dewan Keamanan PBB.
"AS akan memperkenalkan resolusi minggu ini untuk memperpanjang embargo setelah bertahun-tahun diplomasi. Dewan Keamanan harus memilih antara mempersenjatai teroris atau mendukung GCC," ujar Pompeo, dalam cicitan di Twitternya.
PBB melarang Iran membeli sistem senjata asing utama pada 2010 di tengah ketegangan terkait program nuklirnya. Hal itu menghalangi Iran untuk mengganti sistem persenjataannya yang sudah tua, yang sebagian besar telah dibeli oleh Syah sebelum Revolusi Islam 1979.
Embargo sebelumnya menargetkan ekspor senjata Iran. Kesepakatan nuklir Iran 2015 membuat PBB setuju untuk menghentikan embargo senjata. Presiden Donald Trump secara sepihak menarik Amerika dari kesepakatan nuklir pada 2018. Itu merupakan bagian dari kampanye tekanan maksimum yang merugikan ekonomi Iran, dan menyebabkan serangkaian insiden yang meningkat di Timur Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika