REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak akan mengusung calon kepala daerah yang memiliki masalah hukum atau tersangkut organisasi terlarang. Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu menjadi bagian dari pertimbangan politik ideologis strategis partai.

"Mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah, mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan," kata Hasto di Jakarta, Ahad (9/8).

Hasto mengaku komitmen PDIP untuk menyiapkan pemimpin berdasarkan pemahaman ideologi Pancasila. Dia mengatakan, partai berlogo kepala banteng moncong putih ini telah menyusun agar para calon kepala daerah yang direkomendasikan memiliki komitmen dan berdedikasi untuk rakyat, bangsa dan negara.

"Pilkada ini adalah pemilunya rakyat, karena itulah partai menyiapkan para calon kepala daerah dengan sebaiknya agar bisa memenangkan hati rakyat," katanya.

Mantan sekretaris tim pemenangan Presiden Joko Widodo ini mengatakan, PDIP membangun proses rekrutmen calon dalam rangka memperkuat mekanisme kelembagaan parpol serta fungsi pendidikan politik serta kaderisasi kepemimpinan. Lanjutnya, prosesnya itu dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah.

"Tentu saja proses itu disertai dengan proses pemetaan politik, yang salah satunya melalui survei politik," katanya.

Wakil Sekretaris Jendral PDIP Arif Wibowo mengatakan pemerintah dan para calon kepala daerah harus mewaspadai potensi masifnya politik uang dalam pilkada di tengah kondisi pandemi covid-19. Menurutnya, menjadi tugas bersama agar bagaimana kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik tersebut.

Terkait Pilkada, dia mengatakan, ada faktor lain yang juga menjadi perhatian dalam rangka pandemi. Dia mengatakan, yakni memastikan mesin politik partai tetap bekerja efektif dan adaptif di tengah meluasnya pandemi Covid-19.

Ikuti Whatsapp Channel Republika