REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Maahid al Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama KH Abdul Ghaffar Rozin menilai, semakin banyaknya kasus penularan di pesantren menunjukan masih kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Karena itu, pesantren yang telah memulai kegiatan belajar mengajar untuk mentaati betul aturan mengenai protokol kesehatan.

"RMI menghimbau segenap pesantren NU untuk serius menyiapkan satgas (penanganan Covid di pesantren)," ujar Rozin kepada Republika, Selasa (11/8).

Rozin mengatakan, RMI juga secara khusus menyelengarakan bimbingan teknis online untuk satgas pesantren tersebut. Dengan begitu, nantinya Satgas pesantren dapat menerapkan hal tersebut.

Dia juga secara khusus meminta kepada pemerintah lebih serius lagi kepada pesantren sebagai dampak dilonggarkannya izin pembukaan pesantren.

"Bantuan insentif saja tidak cukup, perlu kehadiran pemerintah untuk melakukan empowering terhadap pesantren agar tata laksana pencegahan berjalan maksimal," kata Rozin.

Dia menilai, pernyataan Menteri Agama terakhir saat pengumuman SKB Menteri, menunjukkan kurang terinformasinya penyebaran Covid-19 di pesantren. Sebab, Menag menyebutkan, hanya ada tiga penularan Covid-19 di pesantren.

Padahal, dalam catatan kami setidaknya ada 21 kasus dan enam diantaranya menjadi klaster. Karena itu, dia berharap, Pemerintah memberi perhatian mengenai temuan kasus tersebut.

Terhadap pesantren yang santri maupun pengajarnya terpapar Covid-19 diharapkan melakukan penanganan yang tepat. Kalau perlu, dilakukan penutupan sementara.

"RMI sudah mengeluarkan panduan perawatan bagi santri terpapar, yang perlu dilakukan adalah mengisolasi santri dan atau warga pesantren lain yang positif," ujarnya.

"Opsi menutup tentu akan mempermudah proses asal pergerakan santri bisa dikontrol dan dikendalikan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika