REPUBLIKA.CO.ID, Mantan menteri keuangan sementara Pakistan, Shahid Javed Burki, menulis artikel tentang Turki dan Pakistan di The Express Tribune. Pria yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Bank Dunia itu menganggap kedua negara sebagai dua negara Muslim besar memiliki persamaan dan perbedaan.
Pakistan adalah negara Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Turki menempati urutan keenam. Pakistan memiliki 210 juta orang dengan 96,5 persen menganut keyakinan Islam. Sedangkan Turki memiliki 80,8 juta orang dengan 99,8 persen Muslim.
Bagi kedua negara, dominasi Muslim dalam populasi berarti pencarian identitas politik Islam. Pakistan berusaha mengislamkan sistem politik dan ekonominya selama 11 tahun pemerintahan presiden Ziaul Haq (1977-88). Zia adalah jenderal ketiga yang memerintah negara tetapi tidak seperti kebanyakan rekan jenderalnya, dia adalah seorang Muslim yang taat.
Namun, pada saat itu negara telah terikat pada cara-cara Barat dan para elitnya menetap di lingkungan itu. Bahkan, saya akan mengatakan khususnya, di bawah sembilan tahun pemerintahan militer ketika Jenderal Pervez Musharraf berkuasa, Pakistan menetap dengan liberalisme politik gaya Barat. Sekarang salah satu dari dua atau tiga negara Muslim yang mengembangkan sistem politik mereka berdasarkan tatanan politik liberal. Untuk waktu yang lama Turki sepertinya juga menuju ke arah itu.
Bagi Turki, masalah ini tampaknya telah diselesaikan pada abad ke-20 oleh Mustafa Kemal Ataturk. Dia membangun kembali apa yang tersisa dari Kekaisaran Ottoman dengan menarik kembali dari Islam sebagai ciri khas bangsa baru, dan budaya utamanya.
Dia melangkah lebih jauh dengan menyerahkan aksara Turki berdasarkan bahasa Arab dan mengadopsi alfabet aksara Latin untuk menulis bahasa Turki. Beberapa huruf telah dimodifikasi dari "Latin-original" untuk memenuhi persyaratan fonetik bahasa ibu Turki.
Dia juga memerintahkan semua orang Turki untuk memiliki nama keluarga. Tujuan presiden pertama Republik Turki adalah mengubahnya menjadi negara sekuler, modern, dan industri. Dengan kata lain, dia berusaha untuk membuat negaranya menjadi Eropa.
Warisan Ataturk dilindungi selama beberapa dekade oleh militer negara. Angkatan bersenjata tidak hanya menentukan batasan yang tidak bisa dilampaui oleh politisi.
Mereka juga langsung campur tangan dalam menjalankan negara setiap kali mereka merasa kepemimpinan politik menyimpang dari prinsip-prinsip pemerintahan yang menjadi dasar Ataturk mendirikan negara Turki modern.
Seperti di Pakistan, kudeta militer menjadi fitur berulang dari lanskap politik Turki, yang dipentaskan untuk mempertahankan negara di jalur "Ataturkian". Apa yang bisa digambarkan sebagai "budaya dan cara hidup Istanbul" menjadi dominan. Itu kemudian ditantang oleh Recep Tayyip Erdogan yang kebangkitan politiknya dimulai dari Istanbul, sebuah kota yang lebih Barat daripada daratan Turki.
Dia memperkenalkan sistem politik baru di mana semua kekuasaan terkonsentrasi di tangannya dan sekali lagi ada pengakuan bahwa Turki adalah negara yang didominasi Muslim dengan budaya Islam yang kuat.
Sejak berdirinya Turki modern oleh Ataturk, negara ini mengalami naik turun politik. Masalahnya tidak berbeda dengan yang dihadapi Pakistan, negara mayoritas Muslim lainnya yang juga mencari jalan menuju modernitas politik.
Seperti Pakistan, peran militer dalam politik tetap tidak ditentukan meskipun Presiden Erdogan tampaknya telah berhasil, setidaknya untuk saat ini, dalam mendorong angkatan bersenjata tetap berada dalam barak. Ada juga masalah peran Islam dalam politik dan pemerintahan.
Pendiri kedua negara, Ataturk dan Muhammad Ali Jinnah, ingin bangsa mereka menjadi entitas politik modern di mana keinginan rakyat akan menang. Bagi pemimpin Turki itu berarti menyingkirkan agama. Militer membantu upaya itu.
Di Pakistan, militer yang dipimpin Jenderal Ziaul Haq mendorong Pakistan menuju Islamisasi. Itu terjadi meskipun fakta bahwa kebanyakan pria berseragam tidak beragama. Namun seperti yang ditunjukkan Jenderal (purnawirawan) Jehangir Karamat dalam buku dengan judul Pakistan Era 70, militer di Pakistan tidak terpaku pada ideologi tertentu.
"Militer memahami bahwa mereka tidak harus terlibat untuk mewujudkan stabilitas politik, pada kenyataannya, peran terbaiknya terletak dalam terus mendukung demokrasi," katanya.
Karamat juga percaya bahwa meskipun beberapa rekrutan militer berasal dari latar belakang agama yang kuat, angkatan bersenjata memiliki lembaga pelatihan dan pendidikan untuk membentuk budaya mereka, berpikir dan bertindak dengan cara yang pada dasarnya sekuler.
Sementara militer di Turki menetapkan perannya sebagai pelindung ideologi Ataturkian, itu tidak terjadi di Pakistan karena alasan sederhana mereka tidak menemukan ideologi untuk dipertahankan.
Alasan utama klaimnya atas bagian yang signifikan dalam anggaran pemerintah adalah untuk melindungi perbatasan negara yang salah satunya yang membagi negara bagian Kashmir yang disengketakan menjadi bagian India dan Pakistan-tetap tidak ditentukan.
Kemudian perkembangan baru terjadi yang bukan buatan Pakistan. Itu terjadi karena Amerika Serikat, tidak ingin Uni Soviet tinggal di Afghanistan setelah menginvasi pada 1979, bekerja dengan Pakistan untuk mengusir pasukan penyerang.
Washington membantu Pakistan menciptakan milisi yang terinspirasi oleh Islam. Ini dimasukkan ke dalam pertempuran melawan pasukan Soviet yang menduduki dan berhasil mendorong pasukan Soviet keluar dari Afghanistan.
Namun, ketika Moskow pergi, milisi Islam tidak bubar. Mereka menemukan perang lain untuk dilawan, beberapa di antaranya di dalam negeri.
Militer Pakistan harus melawan milisi tetapi perang tidak sepenuhnya dimenangkan. Militer Turki harus melakukan hal yang sama dan melawan serta menghadapi milisi Kurdi di bagian timur negara itu dan juga di seberang perbatasan di Suriah.
Namun, Ataturk dan penerusnya bertindak terlalu jauh, sehingga menimbulkan reaksi yang diilhami oleh Erdogan dan partai politiknya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Militer Turki memilih sekularisme dengan lebih tegas dan tegas daripada mitranya dari Pakistan.
Ada juga pertanyaan yang belum terselesaikan tentang distribusi kekuatan politik yang tepat. Di Pakistan, federalisme sebagai prinsip pemerintahan lebih mapan daripada di Turki. Terutama setelah adopsi Amandemen ke-18 dalam Konstitusi Pakistan, empat provinsi di negara itu memegang kekuasaan lebih dari sebelumnya.
Di Turki, kota besar seperti Ankara dan Istanbul memiliki pengaruh politik, jika bukan kekuatan politik. Kepentingan mereka dalam sistem politik yang berkembang menjadi sumber krisis politik yang berkepanjangan di Turki.
Kesamaan lain antara kedua negara adalah sumber kekuatan politik. Sebelum kedatangan PTI Imran Khan di panggung politik, para pemimpin non-militer mengambil kekuasaan mereka dari partai politik yang sudah mapan. Ini juga terjadi di Turki di mana Partai Republik Ataturk memegang kekuasaan untuk waktu yang lama.
Di Pakistan, politik dinasti yang dikombinasikan dengan akar politik yang dalam mendaratkan kekuasaan di pangkuan keluarga Bhutto dan Sharif. Erdogan di Turki dan Imran di Pakistan mematahkan tradisi ini. Keduanya berutang pendakian politik mereka atas dukungan yang diterima dari pemuda kota.
Erdogan bangkit karena pekerjaan yang dilakukannya sebagai wali kota Istanbul. Karier krikaet Imran yang menonjol membuatnya mendapatkan pengabdian dari kaum muda di kota-kota besar Pakistan, khususnya di Lahore.
Ikuti Whatsapp Channel Republika