REPUBLIKA.CO.ID, WILMINGTON -- Kamala Harris menjadi senator Amerika Serikat (AS) dari kulit hitam kedua dalam sejarah saat terpilih pada 2016. Kini dia terpilih mendampingi Joe Biden untuk memenangkan kursi presiden dan wakil presiden pada November.
Perempuan ini lahir dari dari ayah Jamaika dan ibu India, menjadikannya sebagai cawapres sebagai garis keturunan Asia-Amerika. Jika nantinya terpilih sebagai wakil presiden, dia akan menjadi perempuan pertama yang menjabat posisi itu.
Sebelum sosok yang lahir di Oakland itu menjadi cawapres, ada dua sosok perempuan yang dinominasikan sebagai pasangan calon presiden dari Demokrat dan Republik. Sosok dari Demokrat adalah Geraldine Ferraro pada 1984 sedangkan dari Partai Republik ada Sarah Palin pada 2008 namun keduanya kalah dalam pemilihan tersebut.
Pemilihan sosok Harris sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Demokrat dibarengi dengan sederet pengalamannya di bidang politik dan hukum. Dia adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai jaksa wilayah San Francisco dan perempuan pertama yang menjabat sebagai jaksa agung Kalifornia.
Catatan Harris sebagai jaksa agung Kalifornia dan jaksa wilayah di San Francisco mendapatkan sorotan dari Demokrat dan beberapa pemilih liberal serta kaum muda kulit hitam. Dia dinilai sebagai sosok yang melangkah jauh dari masalah rasisme dalam sistem hukum dan kebrutalan polisi.
Sosok kelahiran 20 Oktober 1964 itu dinilai tidak melakukan cukup banyak untuk menyelidiki penembakan polisi dan terlalu sering memihak jaksa dalam kasus-kasus hukuman yang salah. Atas tuduhan tersebut, Harris membela diri dengan menyatakan sebagai jaksa progresif yang mendukung reformasi penegakan hukum.
Harris terpilih sebagai jaksa agung Kalifornia pada 2010 dan fokus pada berbagai masalah termasuk krisis penyitaan. Dia menolak untuk membela Proposisi 8 negara bagian, yang melarang pernikahan sesama jenis dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.
Ketika namanya mulai dikenal secara nasional, Harris membangun reputasi di sekitar pekerjaannya sebagai jaksa. Selama menjadi senator sejak 2016, Harris terkenal karena gaya bertanya yang terkadang agresif, terutama tentang Brett Kavanaugh selama sidang konfirmasi Mahkamah Agung 2018.
Dia dilihat sebagai sosok yang selalu berpikiran reformasi seperti memperjuangkan RUU reformasi polisi dan RUU anti-hukuman mati. Harris mengatakan pengalamannya menjadi jaksa penuntut membawa pendekatan yang lebih progresif.
Harris pun dengan cepat mendapatkan perhatian atas pertanyaannya yang tegas terhadap pejabat administrasi Donald Trump selama dengar pendapat kongres. Dalam satu momen yang tidak terlupakan tahun lalu, dia mendesak Jaksa Agung William Barr dengan berulang kali mendesak apakah Trump atau pejabat Gedung Putih lainnya menekannya untuk menyelidiki orang-orang tertentu.
Harris meluncurkan kampanye kepresidenannya pada awal 2019 dengan slogan "Kamala Harris Untuk Rakyat" yang merujuk pada pekerjaan di ruang sidang. Dia adalah salah satu pesaing dengan kemungkinan tertinggi dalam pemilihan pendahuluan Demokrat yang ramai dan menarik 20 ribu orang ke rapat umum kampanye pertamanya di Oakland.
Tapi pesonanya memudar ketika latar belakang penegakan hukumnya memicu keraguan dari beberapa orang progresif. Dia pun menghadapi masalah penggalangan dana dan secara tiba-tiba memutuskan mengundurkan diri dari pencalonan pada Desember 2019 atau dua bulan sebelum pemungutan suara pertama dilakukan.
Kembali ke kursi Senator, Harris mencoba menonjolkan sikap, terutama dalam momen pembunuhan George Floyd. Pada Juni, dia bersama-sama rekannya mensponsori undang-undang yang akan melarang polisi menggunakan chokeholds dan surat perintah tanpa peringatan, menetapkan standar penggunaan kekuatan nasional, dan membuat pendaftaran pelanggaran polisi nasional. Peraturan itu juga akan mereformasi sistem kekebalan yang memenuhi syarat yang melindungi petugas dari tanggung jawab.
Daftar tersebut seakan menjawab tuntutan kepada Harris ketika melakukan reformasi saat memimpin Departemen Kehakiman Kalifornia. Meskipun dia meminta petugas DOJ untuk memakai kamera tubuh, dia tidak mendukung undang-undang yang mewajibkan hal itu di seluruh negara bagian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika