REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Koordinator khusus PBB untuk Lebanon Jan Kubis meminta pihak berwenang Beirut untuk segera membentuk pemerintahan baru, menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Hassan Diab dan kabinetnya. Dalam sebuah pernyataan, Kubis menyerukan pembentukan pemerintahan baru Lebanon yang memenuhi aspirasi masyarakat.

Kubis mengatakan Lebanon harus membentuk pemerintahan baru untuk mengatasi penyelesaian masalah yang mendesak, terutama setelah terjadinya ledakan di pelabuhan Beirut. Dia mengingatkan agar pihak berwenang Lebanon tidak terlalu lama membiarkan kekosongan pemerintahan yang berkepanjangan.

"Ada kebutuhan kemanusiaan segera yang perlu ditangani dan reformasi yang perlu dilakukan tanpa penundaan untuk memulihkan kepercayaan rakyat Lebanon dan komunitas internasional di Lebanon," ujar Kubis dilansir Anadolu Agency.

Sebelumnya, Diab mengumumkan dirinya dan segenap anggota kabinet mengundurkan diri ketika Lebanon sedang mengalami malapetaka besar dan keruntuhan ekonomi serta sosial. Dia mengumumkan keputusan itu pada Senin (10/8) malam waktu setempat dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi.

"Saya hari ini menyatakan pemerintah mengundurkan diri. Semoga Tuhan menyelamatkan Lebanon. Hari ini kami menuruti kehendak rakyat untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang bertanggung jawab atas bencana yang tersembunyi selama tujuh tahun ini dan keinginan mereka untuk mewujudkan perubahan," ujar Diab.

Pengumuman pengunduran diri Diab dan jajaran kabinetnya dikeluarkan setelah rapat darurat. Dia berusaha untuk menahan kemarahan akibat ledakan 4 Agustus lalu. Namun banyak warga Lebanon yang tetap menyerukan perombakan total atas pemerintahan yang sedang berjalan.

Presiden Lebanon Michel Aoun menerima pengunduran diri pemerintahan Diab. Akan tetapi ia meminta pihak tersebut untuk sementara ini menjadi pelaksana tugas sampai kabinet baru terbentuk. Aoun meminta pemerintah Diab tetap menjadi juru kunci hingga kabinet baru terbentuk.

Pada 4 Agustus, sebuah ledakan dahsyat terjadi di gudang pelabuhan Beirut. Ledakan yang diduga disebabkan oleh lebih dari 2.750 ton amonium nitrat itu telah menyebabkan 163 orang tewas dan lebih dari enam ribu lainnya mengalami luka-luka. Ledakan juga menyebabkan sebagian besar bangunan di Beirut rusak dan hancur.

Insiden ledakan itu memperburuk krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Lebanon. Peristiwa ledakan itu menyulut amarah warga Lebanon karena mereka menghadapi krisis akibat terpuruknya sektor ekonomi, korupsi, dan tata kelola pemerintah yang buruk. Kekecewaan ini mendorong warga Lebanon turun ke jalan menuntut perubahan pemerintahan dan demokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika