Rabu 12 Aug 2020 18:25 WIB

Kemenkeu: Hibah UMKM dan Subsidi Gaji Bisa Dongkrak PDB

Bantuan diharapkan dapat mendongkrak daya beli masyarakat.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolandha
Pedagang membuat makanan khas Betawi kerak telur, di Kawasan Wisata Setu Babakan, Jakarta, Sabtu (8/8/2020). Pemerintah optimistis dua program bantuan terbaru yang diluncurkan pemerintah, yakni subsidi gaji bagi pekerja bergaji rendah dan hibah untuk UMKM, mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
Foto: ANTARA/ASPRILLA DWI ADHA
Pedagang membuat makanan khas Betawi kerak telur, di Kawasan Wisata Setu Babakan, Jakarta, Sabtu (8/8/2020). Pemerintah optimistis dua program bantuan terbaru yang diluncurkan pemerintah, yakni subsidi gaji bagi pekerja bergaji rendah dan hibah untuk UMKM, mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimistis dua program bantuan terbaru yang diluncurkan pemerintah, yakni subsidi gaji bagi pekerja bergaji rendah dan hibah untuk UMKM, mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan bahwa dua program yang baru saja dirilis ini menyasar sisi produksi dan konsumsi sekaligus.

Bantuan hibah untuk UMKM sebesar Rp 2,4 juta, ujar Askolani, diyakini mampu membantu pelaku usaha untuk menggenjot produksinya kembali. Pelaku UMKM memang menjadi salah satu pihak yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 akibat lesunya daya beli masyarakat. Dengan bantuan modal secara cuma-cuma ini, diharapkan para pelaku usaha mampu memulai produksinya kembali.

Di sisi lain, bantuan sebesar Rp 2,4 juta bagi pekerja dan buruh bergaji kurang dari Rp 5 juta per bulan diharapkan mampu menggenjot daya beli. Artinya, bantuan ini menyasar sisi konsumsi masyarakat yang selama ini lemah akibat penurunan pemasukan.

"Hibah untuk UMKM akan membantu sisi produksi. Dan kalau dicombine dengan kebijakan lainnya, juga membantu dari sisi demand. Yang saat ini dalam proses misalnya bantuan pegawai dengan income di bawah Rp 5 juta. Kombinasi dari supply-demand ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli dan produksi, dan ujungnya bisa memperkuat GDP," jelas Askolani dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu (12/8).