REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menyebut tidak ada satu pun negara yang siap menghadapi pandemi Covid-19, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Kendati begitu, Erick bersyukur ekonomi Indonesia bisa tumbuh tiga persen pada tiga bulan pertama, meski pada kuartal II minus 5,3 persen.
"Kalau kita lihat dibandingkan negara-negara lain, kita masih Alhamdulillah jauh lebih baik. Tapi kembali pada catatannya, tentu kalau Korea Selatan bisa kenapa kita tidak bisa lebih baik," ujar Erick saat diskusi publik Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) bertajuk "BUMN Lokomotif Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di era Covid-19" di Jakarta, Rabu (12/8).
Selain melakukan penanganan Covid dari sisi kesehatan, kata Erick, pemerintah juga tidak mengabaikan aspek penanganan ekonomi. Pemerintah terus menyalurkan bantuan produktif mengingat daya beli masyarakat sangat terpuruk serta melakukan perbaikan stimulus ekonomi yang diharapkan industri baik perdagangan, investasi, parawisata pada pertengahan 2021 sampai 2022 bisa bangkit 100 persen seperti sebelum terjadinya Covid-19.
"Insya Allah di akhir bulan ini bantuan produktif usaha mikro segera berjalan," lanjut Erick.
Selain itu, ungkap Erick, pemerintah juga sudah melakukan sejumlah langkah lain, mulai dari menugaskan BUMN seperti PNM, Pegadaian, BRI menunda bunga untuk usaha mikro dan UKM; bantuan subsidi untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta; bantuan untuk prakerja. Erick menyampaikan pemerintah juga telah memperpanjang subsidi listrik untuk 450 VA dan 900 VA yang diskon 50 persen sampai Desember.
"Kami BUMN karena banyak penugasan dari pemerintah. Insentif dan diskon listrik ini alhamdulillah kemarin mendapat keputusan diperpanjang sampai Desember. Ini akan kita jalankan," ucapnya.
Erick menambahkan, pemerintah juga memikirkan akselerasi ekonomi sumber daya alam dengan tidak lagi bahan baku mentah ke Eropa. Erick menyebut kebijakan ini mendapat kritikan dari Eropa.
"Karena itu kemarin Eropa marah dengan Indonesia. Ingin juga memberikan sanksi perdagangan, tapi kita lillahi taala saja, kita jalan saja karena kita negara kaya yang punya sumber daya alam, seperti kelapa sawit kita jadikan B-30. Alhamdulillah berjalan baik," kata Erick.
Dalam waktu dekat, Erick juga akan meluncurkan kebijakan baru untuk UMKM pada 17 Agustus 2020. Erick mengatakan proyek BUMN yang berada di bawah Rp 14 miliar akan diberikan kepada UMKM. Erick berharap kebijakan tersebut dapat membantu UMKM.
"Insya Allah 17 Agustus ini akan melaunching program yang mana capex BUMN kita tidak mau lagi yang Rp 250 juta sampai Rp 14 miliar ini diambil sama BUMN juga. Jadi saya sudah mengeluarkan peraturan menteri, BUMN tidak boleh saling tender. Ini kita prioritaskan untuk UMKM," ungkap Erick.
Erick menyebut sudah ada 9 BUMN yang siap melakukan program tersebut. Jumlah BUMN akan terus ditingkatkan hingga 30 BUMN pada tahun depan. Erick mengatakan apabila seluruh BUMN terlibat maka capex dalam setahun untuk UMKM mampu mencapai Rp 18 triliun.
"Kita harapkan dengan tadi, kalau seluruh BUMN berjalan, nanti kurang lebih setahun itu capexnya Rp 18 triliun lebih. Ini saya rasa cukup besar untuk keberpihakan kepada UMKM," ucap Erick.
Erick memerinci delapan kelompok belanja program ini meliputi material kontruksi, pengadaan sewa peralatan mesin, jasa konstruksi renovasi, jasa perawatan dan mesin, jasa ekspedisi dan pengepakan, jasa advertising, pengadaan penyewaan furnitur, katering dan snack.
"Yang menarik nanti para pemenangnya ini juga bisa dibantukan pendanaan dari Bank Himbara, yaitu yang utama BRI untuk mendukung program ini. Jadi mereka sudah dapat kontrak, sudah ada kepastian pembayaran, nah nanti BRI membackup," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika