REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan Lebanon membutuhkan pemerintahan yang mampu memerangi korupsi dan memberlakukan reformasi. Hal itu dia sampaikan saat mengunjungi pelabuhan Beirut pada Rabu (13/8).
Dalam kunjungan itu, Maas menyinggung tentang ketertarikan Eropa untuk berinvestasi di Lebanon. "Komunitas internasional siap berinvestasi tapi membutuhkan sekuritas untuk investasi ini. Penting untuk memiliki pemerintahan yang memberantas korupsi. Banyak orang di Eropa yang tertarik dengan negara ini. Mereka ingin tahu ada reformasi ekonomi dan pemerintahan yang baik," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Maas memberikan cek senilai lebih dari satu juta euro kepada Palang Merah Lebanon. Jerman telah menjanjikan bantuan dana kemanusiaan sebesar 20 juta euro untuk negara tersebut pasca-ledakan Beirut.
Sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menginisiasi konferensi donor untuk Lebanon. Perwakilan sejumlah negara termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump turut berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Mereka menjanjikan dana bantuan hampir 253 juta euro untuk Lebanon.
Ledakan Beirut yang terjadi pada 4 Agustus lalu tak hanya menyebabkan kehancuran masif di ibu kota. Peristiwa yang menyebabkan sedikitnya 172 orang tewas dan sekitar 6.000 lainnya luka-luka itu pun telah memicu gerakan demonstrasi. Ribuan warga menganggap pemerintah bertanggung jawab atas bencana tersebut.
Mereka pun menuntut perubahan rezim. Sebelum ledakan Beirut, Lebanon telah dibekap krisis keuangan dan ekonomi yang parah. Masyarakat Lebanon sudah cukup lama menyerukan reformasi agar tak ada lagi praktik korupsi sistemik, pemborosan, dan kelalaian di pemerintahan.
Ledakan Beirut telah memaksa Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mundur pada Senin (10/8). Hal itu telah memperdalam ketidakpastian politik di Lebanon. Pembentukan pemerintahan baru masih cukup riskan mengingat adanya perpecahan faksi. Di sisi lain, kekecewaan dan ketidakpuasan publik atas kelas penguasa masih belum sepenuhnya pudar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika