Kamis 13 Aug 2020 12:59 WIB

Erick Thohir Tunjuk Wakapolri Jadi Wakil Ketua Komite Corona

Peran aparat keamanan dalam mengimbau protokol kesehatan sangat penting

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Gita Amanda
Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir (kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (kiri) menyampaikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Erick Thohir menunjuk Komjen Pol Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN).
Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto
Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir (kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (kiri) menyampaikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Erick Thohir menunjuk Komjen Pol Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN sekaligus Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menunjuk Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Terima kasih Bapak Wakapolri, yang merupakan juga Wakil Ketua II Tim Pelaksana daripada Komite Pencegahan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional. Kami menyadari tim pelaksanakan tidak akan berjalan sukses tanpa TNI- Polri. Saya datang ingin memastikan bahwa sinergitas tim pelaksana dan TNI-Polri menjadi yang tidak terpisahkan," katanya saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/8).

Baca Juga

Kemudian, ia melanjutkan harus ada peningkatan kedisiplinan dan sosialisasi terkait Covid-19 di masyarakat yang akan dilakukan oleh TNI- Polri. Sebab, peran aparat keamanan dalam mengimbau protokol kesehatan dikala pandemi Covid-19 ini dinilai sangat penting.

Saat ini kegiatan sosialisasi akan difokuskan di 83 ribu kelurahan dan desa. Lalu, terdapat arahan Presiden, nantinya di Bandung, Jawa Barat akan ada imunisasi massal yang dibawahi TNI-Polri. Dalam hal ini, pihaknya juga akan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan PMI.