REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mengajukan resolusi kepada Dewan Kemanan PBB untuk memperpanjang embargo internasional atas penjualan senjata ke Iran tanpa batas waktu. AS berusaha mendapatkan lebih banyak dukungan di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, di mana China dan Rusia memiliki hak veto menolak perpanjangan embargo tersebut.
Utusan AS untuk PBB, Kelly Craft mengatakan, resolusi tersebut adalah tindakan langsung yang diminta oleh negara-negara di Timur Tengah. Craft menambahkan, Iran telah membahayakan nyawa jutaan orang yang tak bersalah di kawasan.
"Tidak terbayangkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan mengabaikan perilaku ini, dan membuka akses Iran ke pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang, tank, sistem rudal, dan senjata canggih lainnya," ujar Craft, dilansir Anadolu Agency, Kamis (13/8).
Para diplomat di Dewan Keamanan PBB mengatakan, draf baru yang diajukan AS dimasukkan ke dalam bentuk final pada Kamis dan dilakukan pemungutan suara pada Jumat (14/8) mendatang. Draf revisi yang diperoleh Associated Press hanya berisi empat paragraf dan menggantikan tujuh halaman draft awal.
Salah satu ketentuan dalam resolusi awal menyebutkan akan mengizinkan semua negara anggota PBB memeriksa kargo yang datang dari atau menuju Iran, yang singgah di wilayah mereka melalui jalur udara, pelabuhan, maupun zona perdagangan bebas. Negara anggota PBB diizinkan melakukan pemeriksaan jika mereka meyakini kargo itu berisi barang terlarang.
Ketentuan lain menyatakan Iran harus bertanggung jawab atas serangan September 2019 di Arab Saudi, dan serangan Desember 2019 di pangkalan militer Irak di Kirkuk dan Kedutaan Besar AS di Baghdad. Meskipun sudah berakhir pada 18 Oktober, draf baru itu menyatakan bahwa embargo senjata akan terus berlaku sampai Dewan Keamanan memutuskan sebaliknya. Draf itu juga menyebutkan, implementasi penuh embargo senjata sangat penting untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
PBB melarang Iran membeli sistem senjata utama dari pihak asing pada 2010 di tengah ketegangan atas program nuklir. Larangan itu menghalangi Iran mengganti peralatan militernya yang sudah uzur dan sebagian besar dibeli sebelum Revolusi Islam 1979. Embargo sebelumnya menargetkan ekspor senjata Iran.
Pada Rabu (12/8) pagi, Presiden Iran Hassan Rouhani melakukan panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Rouhani mendesak semua negara, terutama negara yang menandatangani perjanjian nuklir 2015 (JCPOA) seperti China, Prancis, Jerman, Inggris, dan Rusia menolak resolusi yang diajukan oleh AS.
"Pelestarian Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 adalah komitmen mendasar dari semua negara yang tetap berada di JCPOA", ujar Rouhani.
Apabila draft revisi yang diajukan oleh AS tidak mendapatkan dukungan dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, maka semua sanksi terhadap Iran sebagai bagian dari perjanjian nuklir 2015 akan dicabut. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo meyakini bahwa draft resolusi AS akan mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan.
"Kami akan melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa embargo senjata diperpanjang. Saya yakin, kami akan sukses," ujar Pompeo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika