REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Basilio Dias Araujo menilai investasi Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Kerja Susi Pudjiastuti dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut belum menguntungkan negara.

"Ibu Susi melakukan perang melawan ilegal fishing, ibu Susi melawan kapal asing berkuasa di Indonesia. Unsur utamanya adalah memulihkan sumber daya laut. Tapi apa yang Indonesia dapatkan dari menjaga sumber daya laut ini? Apakah Indonesia mendapatkan perlakuan khusus untuk produk ikan Indonesia yang masuk ke pasar global karena pendekatan Indonesia menyelamatkan ekosistem ini?" tanyanya.

"Jawabannya tidak. Produk ikan kita tetap dikenakan pajak yang mahal masuk Pasar Eropa. Lalu ngapain kami jaga ekosistem ini," kata Basilio dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.

Basilio mengatakan pertimbangan yang paling utama dalam mengelola pemerintahan khususnya sektor maritim adalah harus mengetahui posisi dalam permainan strategis global. Bagaimana mengukur dan memproyeksikan posisi baik secara ekonomi maupun politik. 

Ia mengungkapkan Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan selat-selat strategis untuk jalur perdagangan laut. Namun, pertanyaannya, untuk apa dilakukan penjagaan ketat yang memakai sumber daya manusia dan anggaran yang cukup besar pada wilayah strategis tersebut.

"Indonesia menghabiskan bertriliun-triliun untuk menjaga keamanan di beberapa alur laut tersebut dan selat-selatnya, apakah yang didapatkan Indonesia dari investasi yang begitu besar untuk menjaga wilayah laut tersebut? Mari kita hitung atau cek bersama," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika