REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut dia, pemerintah tak pernah bermain-main dengan upaya pemberantasan korupsi.

Ia mengatakan, upaya pencegahan korupsi harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Selain itu, penegakan hukum pun harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2020 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (14/8).

“Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien,”ucap dia.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyebut, penegakan nilai-nilai demokrasi tak bisa ditawar lagi. Demokrasi harus tetap berjalan baik tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum.

Tak hanya itu, ia juga menilai ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Seluruh kebijakan yang dibuat pun juga harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan terhadap HAM.

“Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi. Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan,” jelas Jokowi.