Jumat 14 Aug 2020 16:47 WIB

Trump Undang PM Israel dan Putra Mahkota UEA ke Gedung Putih

Israel dan UAE mencapai kesepakatan normalisasi hubungan

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perjanjian damai antara Uni Emirat Arab dan Israel
Foto: EPA/Doug Mills
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perjanjian damai antara Uni Emirat Arab dan Israel

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ke Gedung Putih. Hal itu menyusul tercapainya kesepakatan normalisasi hubungan antara UEA dan Israel.

"Saya berharap bisa menjamu mereka (Netanyahu dan Al Nahyan) di Gedung Putih segera untuk menandatangani perjanjian (normalisasi hubungan) secara resmi. Kami mungkin akan melakukannya dalam waktu mendatang, menurut saya tiga pekan," kata Trump pada Kamis (13/8), dikutip laman Aljazirah.

Baca Juga

Trump berpendapat UEA mungkin bukan negara Arab terakhir yang akan mencapai kesepakatan normalisasi dengan Israel. "Itu adalah hal luar biasa yang terjadi. Kami memiliki banyak hal menarik lainnya yang terjadi dengan negara lain yang juga berkaitan dengan perjanjian perdamaian dan banyak berita besar akan datang selama beberapa pekan ke depan," ucapnya.

Kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel serta UEA tercapai setelah Trump, Netanyahu, dan Sheikh Zayed Al Nahyan melakukan percakapan via telepon. Di bawah kesepakatan itu, Israel setuju untuk menangguhkan rencana pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat.

Palestina telah mengecam kesepakatan tersebut dan memandangnya sebagai pengkhianatan. Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga telah membahas kesepakatan UEA-Israel dalam panggilan telepon pada Kamis malam. Dalam hal ini, Hamas  turut mengutuk kesepakatan normalisasi hubungan Israel dengan UEA.

Menurut Hamas kesepakatan itu tidak memberi sumbangsih apa pun untuk melayani kepentingan Palestina. Sebaliknya, ia mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. "Dalam panggilan tersebut, Haniyeh menekankan dukungannya terhadap posisi kepemimpinan Palestina dan Presiden Abbas dalam menolak kesepakatan UEA-Israel yang disponsori Amerika Serikat (AS)," kata kantor berita Palestina dalam laporannya.

Haniyeh mengatakan Hamas akan berada di belakang Abbas dalam memperjuangkan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement