REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dewan Keamanan PBB telah menolak resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran pada Jumat (14/8) malam. Washington mengkritik keras hasil tersebut.
Dalam proses pemungutan suara, China dan Rusia menentang resolusi tersebut. Dua negara, yakni AS dan Republik Dominika, mendukung perpanjangan sanksi, sementara 11 lainnya memutuskan abstain.
"Dewan Keamanan PBB gagal hari ini untuk meminta pertanggungjawaban Iran. Ini memungkinkan negara sponsor terorisme teratas dunia untuk membeli dan menjual senjata mematikan serta mengabaikan tuntutan negara-negara di Timur Tengah. Amerika akan terus bekerja untuk memperbaiki kesalahan ini," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo melalui akun Twitter pribadinya.
Pompeo mengatakan, AS tidak akan pernah meninggalkan mitra-mitranya di kawasan yang mengharapkan lebih banyak dari Dewan Keamanan. "Kami akan terus bekerja guna memastikan rezim teror teokratis tidak memiliki kebebasan untuk membeli dan menjual senjata yang mengancam jantung Eropa, Timur Tengah, dan sekitarnya," ujarnya.
Sementara itu, para diplomat di PBB mengatakan, Amerika dapat memulai ketentuan snapback tersebut pekan depan. Tapi mereka akan menghadapi pertarungan yang sulit dan berat.
"Dalam beberapa hari kedepan, Amerika Serikat akan memenuhi janji untuk tidak berhenti dalam upaya memperpanjang embargo," kata Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft.
Para diplomat mengatakanm langkah tersebut akan membahayakan kesepakatan nuklir yang rapuh. Sebab, Iran akan kehilangan banyak keuntungan yang mereka dapat setelah membatasi aktivitas nuklir.
Iran disebut sudah melanggar sejumlah ketetapan JCPOA untuk merespons langkah AS mundur dari kesepakatan itu dan menerapkan kembali sanksi unilateral. Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi memperingatkan AS untuk tidak mencoba mengembalikan sanksi-sanksi DK PBB.
"Hasil pemungutan suara di Dewan Keamanan tentang embargo senjata terhadap Iran menunjukkan sekali lagi isolasi AS. AS harus belajar dari bencana ini," kata Duta Besar Iran untuk PBB Takht Ravanchi melalui akun Twitter pribadinya, dikutip laman Anadolu Agency.
"Pengenaan sanksi atau pembatasan apa pun terhadap Iran oleh Dewan Keamanan akan sangat dipenuhi oleh Iran dan opsi kami tidak dibatasi. Dan Amerika Serikat serta setiap entitas yang dapat membantu atau menyetujui perilaku ilegalnya, akan memikul tanggung jawab penuh," ujar Ravanchi menambahkan.
Embargo senjata terhadap Iran seharusnya berakhir pada 18 Oktober mendatang. Hal itu menjadi bagian dari kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Namun AS berusaha memperpanjang penerapannya.
AS telah mengancam jika embargo senjata tak diperpanjang, ia akan memicu pengembalian semua sanksi PBB terhadap Iran di bawah proses yang disepakati dalam JCPOA. Pada Mei lalu Presiden Iran Hassan Rouhani telah menegaskan negaranya tidak akan berdiam diri jika embargo perdagangan senjata konvensional terhadap negaranya diperpanjang. Ia menjanjikan bakal ada respons yang "menghancurkan".
Ikuti Whatsapp Channel Republika