REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK, memandang bahwa kebijakan pemerintah yang ada selama ini tidak sejalan dengan isi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya dapat dilihat dari nilai impor yang cenderung terus naik. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor Indonesia pada Juni 2020 mencapai 10,76 milyar dolar atau naik 27,56 persen dibandingkan dengan Mei 2020.
"Berharap Pidato Presiden Jokowi bukan hanya sekedar lips service saja. Presiden Jokowi selaku kepala negara harus dapat memastikan jajaran di bawahnya benar-benar merealisasikan isi pidatonya," harap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam keterangannya, Jumat (14/8).
Amin menilai, pemerintah tidak peka terhadap kondisi industri dalam negeri. Di tengah melemahnya kinerja industri dalam negeri akibat adanya pandemi Covid-19, pemerintah masih saja melakukan impor Alat Pelindung Diri (APD) dalam jumlah yang besar.
Berdasarkan data BPS selama Januari-Mei 2020 tercatat impor APD sebanyak 2.993,34 ton atau 43,48 juta dolar, dimana mayoritas APD impor yang masuk berasal dari China sebanyak 2.006,18 ton. Padahal industri dalam negeri saat ini sedang giat-giatnya memproduksi APD untuk menanggulangi penyebaran wabah Covid-19.
“Secara tidak langsung hal itu mematikan industri dalam negeri di tengah pandemi Covid-19 yang pada akhirnya menyebabkan perekonomian nasional bukannya meroket tapi malah merosot,” tegas Amin.
Lebih menyedihkan lagi, lanjut Amin, impor barang konsumsi juga meningkat sepanjang Jokowi jadi Presiden. Menurut catatan BPS, impor barang konsumsi pada Juni 2020 tercatat sebesar 1,41 miliar dolar. Jumlah tersebut meningkat hingga 51,10 persen dari bulan Mei 2020.
Kemudian, bila dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2019, jumlah tersebut juga meningkat 37,15 persen yoy. Makanan dan minuman untuk rumah tangga dan makanan minuman (consumer goods) semi durable impornya masih tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun sejak era Jokowi.
“Ini menunjukan ketidakseriusan pemerintah membangun industri dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah produk nasional,” tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika