REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Uni Emirat Arab (UEA) membuat kesalahan besar saat menjalin kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Dia menyebut langkah UEA sebagai pengkhianatan.
Dalam pidatonya pada Sabtu (15/8) Rouhani memperingatkan UEA agar tidak mengizinkan Israel menjadi "pijakan" di wilayah tersebut. "Mereka (UEA) sebaiknya berhati-hati. Mereka telah melakukan kesalahan besar, tindakan pengkhianatan. Kami berharap mereka akan menyadari ini dan meninggalkan jalan yang salah ini," kata Rouhani tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Rouhani menduga kesepakatan UEA dan Israel tampaknya bertujuan untuk memastikan Donald Trump kembali terpilih sebagai presiden Amerika Serikat (AS) pada pemilu November mendatang. “Lalu mengapa itu terjadi sekarang? Jika bukan kesepakatan yang salah, mengapa kemudian diumumkan di negara ketiga, di Amerika? Jadi seorang pria di Washington memenangkan suara, Anda mengkhianati negara Anda, rakyat Anda, Muslim dan dunia Arab?" ujarnya.
Rouhani pun menyebut UEA mungkin berpikir bahwa mereka dapat menjamin keamanan dengan mendekati musuh Iran. Namun dia menegaskan Iran secara historis telah menjadi pelindung negara tetangganya dan penjamin keamanan Teluk Persia.
Sebelumny UEA telah membantah anggapan bahwa kesepakatan normalisasi hubungan yang dicapainya dengan Israel bertujuan untuk melawan Iran. UEA menekankan tidak ingin memprovokasi negara tetangganya.
"Ini bukan tentang Iran. Ini tentang UEA, Israel, dan AS. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat semacam pengelompokan melawan Iran," kata Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash dikutip laman Al Arabiya, Sabtu.
Gargash mengakui UEA memiliki hubungan yang rumit dengan Iran. "Meskipun kami memiliki keprihatinan, kami juga merasa bahwa menyelesaikan masalah ini harus melalui diplomasi dan deeskalasi," ujarnya.
Kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dan Israel tercapai dengan bantuan AS. Kesepakatan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan melakukan percakapan via telepon pada Kamis (13/8).
Di bawah kesepakatan tersebut, Israel setuju untuk menangguhkan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Namun Netanyahu menekankan rencana aneksasi tidak sepenuhnya disingkirkan. "Kami tidak akan menyerahkan hak kami atas tanah kami. Tidak ada perubahan rencana saya untuk memperluas kedaulatan, kedaulatan kami atas Yudea dan Samaria (Tepi Barat), di bawah koordinasi penuh dengan AS," katanya.
Sebaliknya, UEA menganggap normalisasi menghentikan rencana aneksasi Israel. "Kesepakatan telah dicapai untuk menghentikan lebih jauh aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina," cicit Al Nahyan di Twitter, dikutip Aljazirah.
Palestina telah mengecam kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dan Israel. Palestina memandang hal itu sebagai pengkhianatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika