REPUBLIKA.CO.ID, KALIFORNIA – Sejak pengumuman Senator Kamala Harris akan bergabung dengan mantan Wakil Presiden Joe Biden di tiket presiden Partai Demokrat 2020, serangan dan informasi yang salah meledak di media sosial. Beberapa bahkan membangkitkan tulisan rasis lama yang tidak berdasar.
Sebuah klaim beredar luas, menyatakan Kamala Harris mendukung penerapan hukum syariah di Amerika Serikat "Saya mendukung Islamisasi dunia. Saya mendukung Hukum Syariah di Amerika Serikat,” tulis sebuah meme yang menyertakan Harris dibagikan di Facebook dengan lebih dari seribu kali dibaca.
Dilansir di Detroit Free Press, Sabtu (15/8), unggahan lain menuduh Harris mendukung hukum Syariah di California. Hal ini mulai beredar ketika laporan berita mengutip ia sebagai salah satu kemungkinan pilihan Biden untuk VP.
Syariah adalah istilah Arab untuk hukum Islam. Di beberapa negara mayoritas Muslim, Syariah merupakan dasar dari sistem hukum.
Sementara itu, Harris belum membuat komentar publik yang menunjukkan dukungannya terhadap institusi hukum Syariah ini.
Sebuah meme viral juga menampilkan kembali kiasan rasis yang dikenakan terhadap mantan Presiden Barack Obama. Ia diklaim oleh banyak orang diam-diam merupakan seorang Muslim atau tidak lahir di Amerika Serikat.
Berdasarkan pemeriksaan fakta, Kamala Harris adalah warga negara yang lahir di AS dan memenuhi syarat untuk melayani sebagai presiden.
Kamala Harris lahir di Oakland, California, dari ayah Kristen dan ibu Hindu. Dia dibesarkan dengan menghadiri baptis dan kebaktian gereja, serta perayaan di kuil Hindu.
Keberagaman ini dijadikan sebagai sebuah pendidikan lintas agama, yang mencerminkan asuhannya sebagai putri imigran Jamaika dan India. Dia mengidentifikasi diri sebagai seorang Kristen.
Harris menikah dengan Douglas Emhoff, yang merupakan seorang Yahudi. Dalam pengecekan fakta yang dilakukan USA TODAY, tidak ditemukan contoh Harris membuat komentar apa pun tentang Syariah, termasuk melihat kembali saat ia melakukan kampanye Senat pada 2016.
Harris sering mengutip perumpamaan Perjanjian Baru tentang Orang Samaria yang Baik Hati dan teologi pembebasan selama pidato dan kampanye.
“Tetangga bukan tentang memiliki kode pos yang sama. Apa yang kita pelajari dalam perumpamaan itu adalah tetangga merupakan seseorang yang Anda lewati di jalan," ujar Harris di forum Kampanye Orang Miskin tahun lalu.
Ia juga menyebut tetangga adalah tentang memahami hidup dalam melayani orang lain. Harris menegaskan jika semua masyarakat adalah saudara satu sama lain.
Saat ini, banyak negara bagian dan daerah mengeluarkan undang-undang yang melarang hukum Syariah. Meski demikian, tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh undang-undang ini.
Sejak 2010, hampir setiap negara bagian di negara Amerika Serikat mengeluarkan beberapa bentuk undang-undang anti-Syariah. Undang-undang jarang melindungi hak-hak yang belum diamanatkan secara konstitusional atau dicakup oleh undang-undang yang sudah ada sebelumnya.
American Civil Liberties Union telah menuntut untuk membatalkan beberapa undang-undang ini. Mereka melihat adanya kebijakan tersebut sebagai bentuk fanatisme anti-Muslim.
"Upaya untuk menyingkirkan Muslim dan memajukan gagasan buruk bahwa apapun yang Islami adalah tidak-Amerika merupakan tidak adil dan diskriminatif dan harus ditolak," klaim kelompok itu.
Sejak awal masa kepresidenannya, Obama dirundung berbagai tuduhan palsu. Beberapa menyatakan dia bukan warga negara Amerika dan diam-diam adalah seorang Muslim yang sedang berusaha untuk melembagakan hukum Syariah di Amerika Serikat
Selama beberapa tahun sebelum pemilihannya, Presiden Donald Trump mengatakan Obama tidak lahir di Amerika. Namun Obama membalikkan posisi itu pada 2016.
Harris juga menjadi sasaran kritik tentang kelayakannya untuk kursi kepresidenan. Beberapa pihak secara tidak akurat mengklaim ia tidak memenuhi syarat untuk memegang jabatan tertinggi negara.
Berdasarkan pengecekan fakta dan data, diketahui Presiden Trump memang menyumbang untuk kampanye Kamala Harris sebelumnya.
Kamala Harris adalah seorang Kristen dan belum membuat komentar publik yang dapat ditemukan tentang hukum Syariah. Tuduhan bahwa ia akan menerapkan hukum Syariah tidak berdasar. Pemeriksa fakta menilai klaim ini salah karena tidak didukung oleh data penelitian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika