REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski masih berumur jagung, Partai Berkarya sudah harus menelan pil pahit, dua kenyataan buruk sekaligus.
Selain gagal lolos parliamentary threshold, Berkarya juga tengah mengalami dua kepengurusan. Kepengurusan Tommy Soeharto dikudeta rekannya sendiri yaitu Muchdi Purwoprandjono yang memproklamirkan sebagai ketua umum baru.
Banyak spekulasi terkait musabab munculnya dualisme di Partai Berkarya. Pemerintah yang tengah berkuasa melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), disebut-sebut ikut andil. Namun juga ada yang berpendapat bahwa lemahnya Tommy sebagai pemimpin partai menjadi penyebabnya.
"Kisruh Berkarya hanya bisa dilihat sebagai kegagalan konsolidasi internal, sekaligus menandai lemahnya Tommy sebagai nakhoda, sehingga tidak cermat membaca tokoh-tokoh yang masuk untuk meredupkan, bukan justru membangun," ujar pengamat politik Dedi Kurnia Syah saat dihubungi Republika.co.id. Sabtu (15/8).
Menurut Dedi, asumsi adanya pihak lain secara sengaja memecah belah, mungkin saja terjadi. Tetapi itu tentu hanya asumsi karena tidak mengemuka secara langsung.
Faktanya, partai politik harus siap menghadapi kontestasi baik secara langsung semisal dalam Pilkada atau Pemilu. "Juga harus siap berkontestasi tidak langsung, termasuk menghadapi provokasi dan perpecahan," tambah Dedi
Kemudian, soal hadirnya pemerintah mungkin bisa dilihat di bagian akhir. Kemenkumham dalam pengesahan semestinya melihat secara holistik kronologis. Sehingga pengesahan itu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. "Dengan demikian, tidak setiap orang dengan mudah memgajukan pengesahan dan disetujui," saran Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) tersebut.
Sebelumnya, Sekjen Berkarya kubu Muchdi, Badaruddin Andi Picunang menegaskan Munaslub digelar atas permintaan dari dua pertiga pengurus provinsi dan pusat. Menurutnya tidak mungkin Kemenkumham mengeluarkan SK jika Munaslubnya fiktif. Sebenarnya turbelensi di internal partai sudah terjadi beberapa tahun ke belakang, kemudian berproses menjadi Munaslub.
Badaruddin mengklaim, semua pengurus di daerah juga di pusat menginginkan partai ini dikelola secara profesional dan dan demokrasi. Sayangnya, di bawah kepemimpinan Tommy Soeharto hal itu tidak ditemukan. Sebelumnya, pihaknya sudah memberikan solusi-solusi untuk membesarkan partai, tapi tidak dipedulikan.
Sedangkan Sekjen Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto, Priyo Budi Santoso, menilai pihaknya hanya mencoba pertahankan eksistensi dan marwah partai. Menurutnya ada pihak yang dengan sengaja merebut partai lewat surat keputusan Kemenkumham. Namun pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap melawan dengan mengajukan gugatan hukum.
"Sudah mengajukan keberatan kepada pemerintah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman, dan sampai ke bapak Presiden Jokowi," tegas Priyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika