REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kemerdekaan bagi pekerja migran Indonesia akan terwujud karena dalam UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ada tujuh faktor yang bersama-sama harus disinergikan dan dijalankan. 

Baik oleh regulator dalam hal ini pemerintahan pusat maupun daerah serta para pelaku usaha yang tentu harus dikritisi lembaga swadaya masyarakat pemerhati PMI. 

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Harmonisasi Integrasi Mitra Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki), Tegap Harjadmo, dalam Dialog Panel dengan Tema "Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju" dalam rangka memeringati HUT ke-75 di Aula BP2MI, Ahad (16/8).  

Tegap menjelaskan, ketujuh unsur tersebut yaitu perlindungan hukum bagi PMI di negara penempatan, tata kelola perekrutan calon PMI yang dilaksanakan mulai dari pemerintah desa, perlindungan ekonomi calon PMI, PMI, dan purna PMI beserta Keluarganya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi PMI. 

Selain itu pula, kata dia, penting diperhatikan unsur layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan PMI, tata kelola penempatan dan perlindungan PMI oleh P3MI, dan tata kelola kepulangan PMI setelah selesai masa kontrak serta yang bermasalah. 

Tegap meyakini apabila Tujuh Komponen ini dapat disinergikan dengan baik, terukur dan akutabel maka pekerja migran Indonesia akan menjadi PMI cerdas dan PMI merdeka. “Ini membutuhkan komitmen semua pihak,” ujar dia.    

Dia mengapresiasi Kepala BP2MI Benny Rhamdani, yang sukses menggelar kegian tersebut. Tegap sepakat para PMI selaku pahlawan keluarga maupun pahlawan devisa sudah saatnya merdeka.    

Ikuti Whatsapp Channel Republika