REPUBLIKA.CO.ID, ABUJA -- Bank Dunia tidak mungkin menyetujui anggaran sebesar 1,5 miliar dolar AS yang sangat dibutuhkan untuk Nigeria pada Agustus. Adapun penundaan pembiayaan dari pemberi pinjaman multilateral dapat membuat ekonomi terbesar Afrika terpukul karena harga minyak mentah yang rendah.
Kemudian tidak dapat sepenuhnya membiayai anggaran 10,8 triliun naira (28,35 miliar dolar AS). Bank sentral mengatakan kesenjangan neraca pembayaran Nigeria tahun ini akan menjadi 14 miliar dolar AS.
Seperti dilansir dari laman Reuters, Selasa (18/8) Bank Dunia menyatakan, Nigeria bisa menuju krisis fiskal terbesarnya dalam 40 tahun untuk membawa pinjaman tersebut ke dewan untuk disetujui pada bulan ini.
"Mereka (Bank Dunia, red) tidak yakin tentang reformasi," kata sumber yang dekat dengan pemerintah.
Pinjaman Bank Dunia sering kali bergantung pada reformasi. Ia belum menguraikan tuntutan apa pun, tetapi mengatakan sebelumnya bahwa mereka merekomendasikan nilai tukar yang lebih terpadu dan fleksibel. Subsidi bahan bakar dan tarif listrik juga sedang dibahas.
Sumber perbankan lain mengatakan pinjaman itu tidak dapat disetujui hingga Oktober.
Dalam sebuah pernyataan, pemberi pinjaman mengatakan diskusi berada pada tahap lanjutan, tetapi menegaskan bahwa pihaknya belum menyerahkan pinjaman kepada dewannya.
"Yang paling penting adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengumpulkan sumber daya fiskal yang dibutuhkan untuk respon yang pro-kaum miskin terhadap krisis dan melakukan reformasi yang akan membantu memastikan pemulihan yang kuat,” kata pernyataan itu.
Kebijakan Nigeria dalam mendukung naira menjadi lebih mahal sejak harga minyak turun, karena 90 persen dari devisanya bergantung pada minyak. Hal ini telah mendevaluasi naira dua kali tahun ini, tetapi sumber mengatakan itu tidak cukup untuk Bank Dunia, yang menginginkan reformasi kebijakan naira secara lebih menyeluruh.
Nigeria juga mengatakan telah menghapus subsidi bahan bakar melalui pembatasan harga tetapi dua sumber mengatakan Bank Dunia merasa mekanisme tersebut tidak cukup transparan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika