REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara Israel-Palestina. Hal itu disampaikan setelah Oman disebut siap melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

"Selama panggilan telepon dengan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Fatah Jibril Rajoub, menteri Oman menegaskan dukungan negaranya untuk solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan pencapaian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, sejalan dengan sikap Arab," kata kantor berita Palestina WAFA dalam laporannya pada Senin (17/8).

Rajoub mengapresiasi dukungan tersebut. Dia mengatakan kepemimpinan Palestina memberi penghargaan atas peran Oman dan kebijakannya yang seimbang serta bijaksana terhadap masalah Arab, terutama menyangkut isu Palestina.

Sebelumnya, Menteri Intelijen Israel Eli Cohen mengatakan negaranya dapat menjalin kesepakatan normalisasi hubungan dengan negara Teluk maupun negara Muslim di Afrika. Bahrain dan Oman adalah dua di antaranya. "’Saya pikir, Bahrain dan Oman ada dalam agenda kesepakatan ini," ujarnya.

Cohen pun menyebut negaranya dapat menjalin kesepakatan normalisasi hubungan dengan Sudan dalam waktu dekat. “Perjanjian normalisasi dengan Sudan akan segera hadir. Perjanjian bersejarah ini dapat ditandatangani sebelum tahun baru," kata Cohen kepada Israeli Public Broadcasting Corporation (KAN) pada Ahad (16/8).

Pada Kamis pekan lalu, Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) berhasil mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik. Hal tersebut tercapai dengan bantuan Amerika Serikat (AS). Itu merupakan kesepakatan damai pertama Israel dengan negara Arab dalam 26 tahun

Di bawah kesepakatan normalisasi dengan UEA, Israel disebut setuju untuk menangguhkan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Hal itu pun diutarakan Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayad Al Nahyan. "Kesepakatan telah dicapai untuk menghentikan lebih jauh aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina," kata dia melalui akun Twitter pribadinya.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan, rencana aneksasi tidak sepenuhnya disingkirkan. "Kami tidak akan menyerahkan hak kami atas tanah kami. Tidak ada perubahan rencana saya untuk memperluas kedaulatan, kedaulatan kami atas Yudea dan Samaria (Tepi Barat), di bawah koordinasi penuh dengan AS," kata Netanyahu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika