REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Boni Hargens menilai wajar munculnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai oposan pemerintah. Dia mengatakan, hal tersebut mengingat lemahnya kubu oposisi dalam parlemen terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.
"Dalam demokrasi yang sehat, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi publik yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan," kata Boni saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/8).
Boni mengatakan, kemunculan KAMI sebagai opsosan tetap harus dihargai sebagai bagian dari kebebasan demokrasi di Indonesia. Dia melanjutkan, meskipun gerakan tersebut sebenarnya mengusung isu lama dan tidak mempunyai basis dukungan massa yang memadai serta lemahnya legitimasi moral di mata masyarakat.
Lebih jauh, dia menilai bahwa KAMI dibentuk untuk membangun negosiasi politik strategis untuk Pilpres 2024. Menurutnya, salah satu tokoh mereka memungkinkan untuk dicalonkak sebagai presiden atau wakil presiden.
"Kalaupun tidak ada, setidaknya mereka bisa menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan oleh para kandidat. Artinya, target KAMI politik pragmatis," katanya.
Ia menyayangkan kemunculan KAMI di tengah kesibukan pemerintah menangani wabah Covid-19. Menurutnya, gerekan mereka berpotensi menguras energi pemerintah dan berpotensi mengganggu jalannya eksekutif.
Dia meminta agar KAMI memberkan evaluasi dan kritik secara komprehensif dalam bentuk kajian yang akademik dan memadai tentang kelemahan dan kekuatan pemerintah dan kebijakannya. Dia mengatakan, hal itu guna menunjukan kalau gerakan tersebut mempunyai motivasi dan intensi baik untuk merawat demokrasi.
Boni mengimbau agar gerakan tersebut tidak memainkan isu politik identitas meskipun di dalamnya memiliki banyak kelompok ideologis. Dia mengatakan, pengunggan politik identitas berpotensi menjadi ancaman bagi ketahanan ideologi dan demokrasi Pancasila.
Seperti diketahui, sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). tokoh publik yang hadir dalam aksi itu diantaranya Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban, Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Jumhur Hidayat, pendiri PAN Amien Rais disebut-sebut juga hadir pada pembacaan deklarasi itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika