REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku menanggapi santai kemunculan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). PDIP bahkan menyebut KAMI sebagai representasi barisan sakit hati.
Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu enggan berbicara banyak terkait manuver politik gerakan yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh nasional itu.
"Skala prioritas partai saat ini adalah menyatu dan bergotong royong dengan rakyat di dalam mengatasi dampak Covid-19, bukan menanggapi deklarasi KAMI," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan, Selasa (18/8).
Di sisi lain, Ketua DPC PDIP Tangerang Selatan Wanto Sugito menilai bahwa kredibilitas KAMI sudah tergerus dengan sendirinya oleh karakter para pengusung yang lebih kedepankan manuver politik. Dalam konteks itu, Wanto menyatakan seluruh Indonesia percaya rakyat Indonesia sudah semakin cerdas.
Wanto mengatakan, rakyat punya intuisi kolektif guna membedakan mana pemimpin yang mumpuni dan bekerja keras bagi negeri. Dia melanjutkan, masyarakat bisa membedakan yang mana yang niat jadi pemimpin tapi nyatanya hanya mengejar mimpi.
"Kami meragukan maksud deklarator KAMI, kecuali hanya sebagai representasi mewakili barisan sakit hati," kata Hasto, Selasa (18/8).
Wanto memandang bahwa rakyat telah memahami bagaimana sosok Rizal Ramli, Amien Rais, Rocky Gerung dan beberapa tokoh deklarator lainnya. Menurutnya, sangat kuat aroma oposan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam gerakan tersebut.
Seperti diketahui, sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). tokoh publik yang hadir dalam aksi itu diantaranya Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban, Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Jumhur Hidayat, pendiri PAN Amien Rais disebut-sebut juga hadir pada pembacaan deklarasi itu.
Deklarator KAMI Din Syamsuddin menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya. Ia juga mendesak lembaga-lembaga negara di antaranya MPR, DPR, DPD dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya
"Demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia," kata Din Syamsuddin saat membacakan poin deklarasinya bersama sejumlah tokoh sebagaimana disiarkan secara daring.
Ikuti Whatsapp Channel Republika