REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wali Kota Depok, Mohammad Idris, meminta pemerintah pusat merancang kebijakan bersama untuk penanganan Covid-19. Terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Menurut saya, masyarakat di lima wilayah tersebut bersifat commuter. Warga Jabodetabek, khususnya Kota Depok bersifat commuter. Hal itu menjadi salah satu faktor Kota Depok rawan terjadi penularan Covid-19," ujar Idris di Balai Kota Depok, Rabu (19/8).

Idris mengatakan, selain sifat warganya yang commuter, faktor lainnya, yaitu tidak adanya akses pembatas antarwilayah. Untuk itu, diperlukan kebijakan bersama agar penyebaran Covid-19 dapat terkendali. "Dengan adanya kebijakan ini, percepatan penanganan Covid-19 akan lebih efektif dilakukan," terang dia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat berkunjung ke Kota Depok dalam acara pembagian masker sepakat perlu adanya pembatas wilayah yang jelas. Tidak hanya itu, kepadatan penduduk juga menjadi faktor lain, sehingga sulit mengawasi mobilitas warganya.

"Kota Depok berbeda dengan Papua atau Belitung yang memiliki pembatas alam yang jelas berupa bukit dan pantai. Jadi mudah saja menutup akses warga untuk keluar ataupun masuk wilayah tersebut," jelas Tito.

Menurut Tito, karena itu, penanganan Covid-19 di Kota Depok tidak bisa dilaksanakan sendiri, perlu dibuat kebijakan kolaborasi dengan daerah di sekitarnya. Pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Anis Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin, untuk membuat kebijakan bersama atau serentak.

"Ketika satu wilayah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka wilayah lain harus melakukan hal yang sama. Jangan sampai penyebaran Covid-19 seperti bola pingpong. Ketika Kota Depok turun, Jakarta naik atau sebaliknya," tegas Tito.

Ikuti Whatsapp Channel Republika