REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Iwan Henry Wardhana menegaskan, rencana pemasangan masker pada patung Jenderal Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, sebagai kampanye atas tingginya pandemi Covid-19, baru wacana.
"Dari agenda yang bocor ke media, pemasangan masker itu dijadwalkan petang ini. Bahkan seremonial pemasangan dilakukan oleh pak Anies, itu masih wacana, yakni pembahasan di Biro KDH, lalu diskusi kecil. Nggak ada yang perlu dibesar-besarkan, pak gubernur juga belum tahu ceritanya," kata Iwan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (19/8).
Iwan juga menampik kalau pemasangan masker itu sebagai bentuk kampanye melawan Covid-19 dan dia mempertegas ketidaktahuan pihaknya tujuan dari memasang penutup mulut dan hidung itu.
"Yang jelas kata kewajiban menggunakan masker ini sudah mulai dipahami masyarakat. Saya pikir lebih baik masyarakat memahami sendiri pentingnya penggunaan masker," ujarnya.
Sebelumnya, rencana Gubernur Anies Baswedan memakaikan masker ke patung Jenderal Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat mendapat kritik dari politisi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Menurutnya, langkah itu tidak efektif dijadikan kampanye melawan Covid-19.
Hal itu karena, kata dia, jumlah masyarakat Ibu Kota yang melintas di kawasan ini hanya segelintir orang saja dan didominasi oleh karyawan perkantoran, sementara masyarakat di perkampungan tetap tidak mendapatkan informasi apa pun.
"Tentu itu sekedar simbol. Hanya yang lewat Jalan Sudirman berapa banyak? Pesannya itu terbatas kepada pengguna jalan protokol," kata Gilbert.
Langkah yang pas menurut Gilbert untuk melawan Covid-19 yang mengepung Jakarta saat ini adalah melakukan pengawasan jangka panjang. Sasaran pengawasan ketat adalah perkampungan padat dan pasar tradisional karena kerap kali masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan.
Lagipula, kata dia, apapun bentuk kampanye yang dilakukan Pemprov DKI tidak bakal efektif sebab Covid-19 yang melanda Jakarta saat ini bukan baru baru berlangsung satu atau dua hari melainkan telah lima bulan.
"Masyarakat sudah tidak perlu kampanye, tapi pengawasan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika