REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau kebijakan ganjil-genap untuk sepeda motor. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdul Aziz menilai kebijakan gage sepeda motor belum efektif.
"Menurut saya risiko penularan lebih besar di kendaraan umum. Lalu, untuk warga yang kelas menengah ke bawah memprotes sebab pastinya memilih berkendara dengan moda motor. Apalagi jaraknya dekat karena waktunya lebih cepat. Namun, kalau menggunakan moda transportasi umum pasti biaya ongkosnya lebih mahal jadi tidak efektif serta efisien," kata Aziz, Sabtu (22/8).
Abdul Aziz mengatakan, kebijakan yang bisa menerapkan sistem pekerja dan menekan angka Covid-19 seharusnya menjadi tugas Dinas Ketenagakerjaan (Disnakertrans) dan Dinas Kesehatan. Aziz mengaku khawatir jika peraturan gage untuk sepeda motor tidak disinergikan.
"Kalau membuat kebijakan tanpa menggandeng instansi lain pasti kurang efektif. Karena hanya berpindah dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum seperti kebijakan sebelumnya," kata Aziz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika