REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, bantuan produktif bagi usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta akan diluncurkan oleh presiden pada Senin (24/8). Ditargetkan hingga september mendatang, sebanyak 9,1 juta pelaku mikro bisa menerima bantuan tersebut.
"Ada satu juta usaha mikro yang sudah siap menerima bantuan produktif besok. Target kita bulan Agustus, akan ada 4,5 juta pelaku usaha yang menerima bantuan tersebut. Lalu sampai akhir September mencapai 9,1 juta," kata Teten melalui keterangan resmi yang diterima Republika pada Ahad (23/8).
Hal disampaikannya saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas program dan kebijakan strategis dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi, di Bali pada Jumat (21/8). Rapat itu dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pada kesempatan itu, ia mengatakan, pandemi Covid-19 membuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami masalah besar. Di antaranya terkait pembiayaan dan menurunnya permintaan.
Maka, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mendorong UMKM melakukan adaptasi dan inovasi produk. Sekaligus menyesuaikan dengan permintaan pasar baru.
"UMKM dalam menghadapi Covid ini harus melakukan adaptasi dan inovasi produk. Sesuai permintaan market yang baru," ujarnya.
Teten pun mengatakan, demi mendorong PEN, Kemenkop telah menjalankan program gerakan belanja di warung tetangga. Guna memperkuat warung tradisional yang mengalami kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern.
Program tersebut, lanjutnya, akan menjadi rantai distribusi pangan, dan bisa menstabilkan harga pangan. Pada tahap awal dilakukan di Jabodetabek lewat kerja sama dengan PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), yang memiliki aplikasi digital menyuplai kebutuhan sembako ke warung-warung.
"Kita ingin, ini ke depannya menjadi rantai distribusi pangan, yang bisa kita gunakan untuk keperluan stabilisasi harga pangan. Ada 3,5 juta warung tradisional di Jabodetabek," ujar dia.
Berbagai warung di Jabotabek itu, sambungnya, terganggu oleh program sembako murah yang langsung didistribusikan ke masyarakat. Para warung tersebut mengeluh karena tidak ada yang membeli produknya.
"Jadi sebenarnya mungkin ke depan bisa kita integrasikan program seperti ini," kata Teten.
Pogram kedua yang dijalankan Kemenkop, sambungnya, yaitu laman khusus UMKM dan bela pengadaan kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Tujuannya meningkatkan permintaan.
Kemenkop, ujar dia, mendorong Kementerian dan Lembaga mengoptimalkan belanjanya kepada sektor UMKM. Sebab menurutnya, dari Rp 321 triliun anggaran, baru 18 persen kementerian dan lembaga yang membelanjakan produk UMKM.
"Presiden dari awal Februari sudah ada instruksikan agar kementerian atau lembaga (K/L) belanja produk UMKM dan sekarang secara teknis yang sudah dimungkinkan," ujarnya. Teten menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian BUMN membentuk pasar digital BUMN.
Dengan begitu, belanja BUMN di bawah Rp 14 miliar bisa dibelanjakan produk UMKM. Hal tersebut dinilai akan menaikkan pemasaran beragam produk UMKM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika