REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Upaya kaderisasi ulama terus dilakukan meskipun di masa pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan agar lahir ulama yang mampu melanjutkan perjuangan para pendahulunya.
''Kaderisasi ulama jadi perhatian utama,'' ujar Ketua Umum DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) KH Nurhasan Zaidi dalam pembukaan rapat pleno dewan pertimbangan pusat PUI di Ponpes Syamsul Ulum, Kota Sukabumi, Ahad (23/8). Di mana salah satu daerah yang menjadi basis lahirnya ulama ada di Sukabumi.
Terlebih, di Sukabumi ada tokoh ulama pejuang kemerdekaan KH Ahmad Sanusi yang perjuangannya harus dilanjutkan. Sehingga salah satu upaya meneruskan perjuangan KH Ahmad Sanusi yakni melalui kaderisasi ulama.
Namun kata Nurhasan, saat ini sudah mulai era pandemi Covid-19. Sehingga cara santri belajar berubah karena kini mengandalkan teknologi informasi.
Di mana kata Nurhasan, para guru harus hadir memberikan contoh dan keteladanan. Sebab guru tidak hanya transfer ilmu pengetahuan melainkan hadir sebagai ayah.
Nurhasan mengatakan, berdasarkan pertemuan ulama PUI merekomendasikan kaderisasi ulama sesegera mungkin. Salah satunya di Sukabumi sebagai lahirnya basis ulama.
Misalnya hampir seluruh ulama besar di Jawa Barat lahir dari Ponpes Syamsul Ulum. Namun ke depan dalam melahirkan misi perjuangan harus ada metodelogi pengajaran yang dilakukan aktualisasi.
'' Basis keilmuan harus kuat dan baca buku atau melalui digital mengenai pengetahuan dan lainnya serta membangun jejaring berinteraksi sosial untuk menguji hasil bacaan,'' kata Nurhasan. Sehingga kaderisasi ulama akan berjalan dengan baik.
Di sisi lain Nurhasan mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendorong dan beberapa kali pengajuan agar KH Ahmad Sanusi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Namun hingga kini belum ada penetapan dari pemerintah pusat.
'' Terbaru, kami komunikasi dengan tim kepresidenan sebagai tim akhir penentuan di presiden,'' ujar Nurhasan. Harapannya penentuan calon pahlawan nasional ini bisa dilakukan pada November 2020.
Sebab lanjut Nurhasan, sahabat KH Ahmad Sanusi yakni KH Abdul Halim dari Majalengka yang juga pendiri PUI dan anggota BPUPKI sudah lebih dulu dianugerahi pahlwan nasional pada 2010 lalu. '' Intinya keduanya sama-sama anggota BPUPKI, kami nilai layak semua anggota BPUPKI jadi pahlawan nasional,'' imbuh dia.
Nurhasan mengatakan, hampir seluruh jaringan pesantren dan ulama di Jawa Barat lahir dari KH Ahmad Sanusi dan KH Abdul Halim. Sehingga pemerintah harus serius pada tahun inj dan paling lambat 2021 dapat ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Lebih lanjut Nurhasan mengatakan, posisi saat ini bukan hanya mendorong karena bukan lagi perdebatan. Hal ini karena KH Ahmad Sanusi adalah salah satu pendiri bangsa.
''Kenapa harus gelar karena ini spirit dalam melanjutkan misi perjuangan bangsa dan presiden tidak lupa dengan jasa pejuang,'' kata Nurhasan. Selain mengajukan pahlawan nasioanl, saat ini juga digagas pendirian museum KH Ahmad Sanusi yang menampilkan dokumen dan dokumen karya KH Ahmad Sanusi.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI Munandi Saleh mengatakan, salah satu agenda rapat pleno dewan pertimbangan pusat adalah terkait penganugerahan gelar pahlawan untuk KH Ahmad Sanusi. '' Kami mendorong penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk KH Ahmad Sanusi,'' kata dia.
Munandi mengatakan, rapat pleno juga untuk memetakan masalah di PUI dalam memajukan organisasi. Khususnya melanjutkan perjuangan pendiri PUI yakni KH Ahmad Sanusi, Mr R Syamsudin, dan KH Abdul Halim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika