REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pemerintah Pakistan menolak keras klaim sepihak India atas wilayah Jammu dan Kashmir. Menurutnya hal itu tidak beralasan dan bertanggung jawab.
"Pendapat Kementerian Luar Negeri (India) tentang Jammu-Kashmir yang disebut 'bagian integral dan tak terpisahkan' dari India dan 'urusan internal' adalah fiksi yang menggelikan, sangat bertentangan dengan fakta sejarah serta hukum dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Zahid Hafeez pada Ahad (23/8), dikutip laman Dawn.
Menurut dia, klaim India atas Jammu-Kashmir, termasuk bagian-bagian yang berada di bawah pendudukan ilegalnya, tidak memiliki dasar apa pun. Hafeez menyebut India harus segera mengakhiri pendudukan tersebut dan membiarkan masyarakat Kashmir menggunakan hak mereka menentukan nasib sendiri melalui pemungutan suara yang bebas serta tidak memihak di bawah naungan PBB.
Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri India Anurag Srivastava menyoroti siaran pers hasil putaran kedua China-Pakistan Foreign Ministers’ Strategic Dialogue. Dia menolak dengan tegas rujukan ke Wilayah Persatuan Jammu-Kashmir yang tertulis dalam pernyataan tersebut.
Srivastava mengatakan Jammu-Kashmir merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari India. "Kami berharap pihak-pihak terkait tidak mencampuri urusan dalam negeri India," ujarnya.
Selain itu, Srivastava menegaskan posisi India terkait China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). "India telah berulang kali menyampaikan keprihatinannya kepada China dan Pakistan atas proyek-proyek CPEC yang berada di wilayah India yang telah diduduki secara ilegal oleh Pakistan. Kami dengan tegas menentang tindakan negara lain yang mengubah status quo di Jammu-Kashmir yang diduduki Pakistan dan menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk menghentikan tindakan tersebut," kata Srivastava.
Pekan lalu, China dan Pakistan menggelar putaran kedua China-Pakistan Foreign Ministers’ Strategic Dialogue di Hainan. Kedua negara menyatakan akan bertindak "secara kolektif" untuk melindungi kepentingan mereka bersama. Beijing dan Islamabad pun akan mempromosikan perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan di wilayah tersebut.
Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua. Dua per tiga wilayahnya dikuasai India, sementara sisanya dimiliki Pakistan. Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control (LoC). Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan tiga kali berperang, yakni pada 1948, 1965, dan 1971.
Ikuti Whatsapp Channel Republika