REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengamat Komunikasi Politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo menilai penundaan pengumuman pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya asal PDI Perjuangan berpotensi membuat gamang bagi pemilih. "Bagi pemilih, ketidakpastian itu berpotensi membuat orang gamang memilih pasangan yang diusung nantinya," ujarnya ketika dihubungi melalui telepon di Surabaya, Senin (25/8).

Kemarin, PDI Perjuangan kembali menunda pengumuman pasangan calon Wali Kota Surabaya untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat pada 9 Desember 2020. Penundaan pengumuman untuk pasangan cawali-cawawali di Pilkada Surabaya berarti sudah dua kali dilakukan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Beberapa waktu lalu, DPD PDI Perjuangan Jatim sempat menyampaikan bahwa pengumuman dilakukan pada 19 Agustus 2020, tetapi ditunda menjadi 24 Agustus 2020. Namun, kemarin PDI Perjuangan kembali menunda pengumuman Pilkada Surabaya beserta sejumlah pilkada di daerah lainnya di Jatim.

Menurut Suko Widodo, penundaan pengumuman yang hingga dua kali tersebut juga tidak terlalu menguntungkan dan justru terkesan tidak siap. "Sebab akan timbul pertanyaan dari masyarakat, ada persoalan apa di tubuh internal partai? Apalagi daerah lain banyak yang sudah running," ucap dosen ilmu komunikasi tersebut.

Terlebih waktu pendaftaran yang semakin dekat, yaitu 4-6 September 2020, membuat tim pemenangan harus lebih bekerja keras sebagai bentuk persiapan menjelang proses Pilkada 9 Desember 2020. Sukowi, sapaan akrabnya, menyarankan PDI Perjuangan di tingkat Surabaya melakukan konsolidasi total sebagai penguatan di akar rumput jika tidak ingin diabaikan oleh warga "Kota Pahlawan".

"Kecuali DPP memunculkan nama yang luar biasa dan survei kapabilitas nya di atas 50 persen. Nah, sampai sekarang kandidat yang seperti itu di Surabaya belum ada. Sekali lagi, persiapan sangat dibutuhkan karena merupakan kunci kemenangan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika