REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, masih mengalami permasalahan yang berulang. Yakni menyangkut penyerapan yang masih rendah 25,1 persen. 

Usulan itu terungkap dalam rapat KSSK bersama Komisi XI dengan agenda Evaluasi PEN, hari ini, Selasa (25/8), berlangsung di Ruang KK-1 Kompleks DPR/MPR senayan Jakarta. 

Untuk itu, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mendorong Menkeu untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN pada sidang kabinet yang selama ini menjadikan K/L dan BUMN sebagai lokomotif utama diubah haluan. Yakni, menjadikan pemda sebagai Lokomotif utama pelaksanaan PEN. 

Menurut Kamrussamad, Menkeu telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebar dalam perubahan postur APBN 2020. Namun, tegas dia, menjadi sia sia jika serapan anggaran tidak optimal.  

Di sisi lain, ungkapnya, pemda bisa menjangkau UMKM, bisa menjadi penetrasi perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli. "Hanya saja, problem pemda tidak punya dana. Karena refocusing dan realokasi. Saya kira Menkeu perlu mempertimbangkan hal tersebut," tegas Kamrussamad 

Untuk penyaluran dana PEN melalui perbankan, pihaknya meminta, OJK menyajikan dana penerima modal kerja baru. "Hal ini, supaya kita tahu berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN karena semua sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak. Jika hanya menggunakan data nasabah lama, maka harus kita evaluasi," ucapnya. 

Kemudian juga untuk sektor kesehatan yang baru terserap 13,98 persen. Sebaiknya, menurut Kamrussamad, dilakukan perubahan skema yaitu memberikan insentif ke warga yang mengikuti test swab PCR. "Bukan hanya pasien, tapi seluruh rakyat Indonesia, sehingga bisa ditentukan demarkasi mana warga yang bisa beraktivitas ekonomi di luar rumah dan mana yang harus isolasi," tandasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika