REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Porsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di bauran energi masih mendominasi, maka PT PLN (Persero) perlu mengamankan pasokan batu bara. Rencananya perusahaan setrum negara ini akan melakukan akusisi lahan tambang.
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini menjelaskan saat ini PLN membutuhkan pasokan batu bara sebanyak 97,72 metrik ton (MT). Merujuk pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2019-2028, jumlah itu akan meningkat menjadi 152,63 juta MT pada tahun 2028.
"Oleh karena itu, kami memerlukan jaminan pasokan. Nah salah satu caranya adalah dengan memiliki lahan tambang dengan prosentase tertentu sesuai spesifikasi yang diperlukan," ujar Zul di Komisi VII DPR, Selasa (25/8).
Zul menjelaskan ada tiga program akuisisi yang dijalankan PLN. Pertama, program akuisisi tambang untuk penyediaan batubara PLTU Mulut Tambang (MT). Zulkifli menyebut, program ini sudah berjalan di PLTU MT Jambi-1 berkapasitas 2 x 300 MW. Lebih lanjut, sebagian saham tambang dimiliki oleh PLN Group dan saat ini telah berproduksi sebanyak 2,3 juta MT.
Program serupa juga dijalankan untuk menopang PLTU MT Kalselteng-3 (2 x 100 MW). Sebagian saham tambang dimiliki oleh PLN Group dan saat ini dalam tahap pembebasan dan sertifikasi lahan.
Kedua, program akuisisi tambang berikut infrastruktur pendukung untuk security of supply dan efisiensi biaya penyediaan batubara. Program ini sudah berjalan di Sumatra Selatan, yang mana PLN Group memiliki sebagian saham tambang. "Saat ini telah berproduksi sebesar 700.000 MT," ujar Zulkifli.
Akuisisi serupa juga dilakukan (ada PLTU Meulaboh 3-4 berkapasitas 2x200 MW). Zulkifli bilang, saat ini sedang dalam tahap kajian oleh pihak independen untuk valuasi tambang.
Ketiga, program kerjasama tambang untuk pemanfaatan batubara lokal yang dekat dengan PLTU. Program ini dikerjakan di PLTU Nagan Raya 1-2. "Saat ini dalam tahap kajian oleh pihak ahli," pungkas Zulkifli.