REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapat kunjungan dari Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) pada Rabu (26/8). Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi I DPRD Jabar membahas mengenai persiapan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat.
Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat, Sadar Muslihat memaparkan hasil kajian pada ketiga wilayah yang akan menjadi kabupaten baru di Jabar. Rapat yang digelar di gedung Setda Kabupaten Bogor ini memberikan banyak masukan bagi anggota dewan tingkat provinsi.
“Tugas kami hari ini dari DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengkaji dan merevisi persiapan tiga pemekaran atau daerah persiapan calon daerah otonomi baru. Yaitu Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Utara, dan Garut Selatan. Hari ini kami mendapat masukan yang luar biasa,” ucap Sadar kepada wartawan, Rabu.
Dia menjelaskan, Kabupaten Bogor Barat memiliki potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang luar biasa. Dengan terpenuhinya semua syarat administrasi pemekaran wilayah, sambung dia, DPRD Jabar segera meminta pusat membuka morotarium pemekaran wilayah.
“Saat ini Bogor Barat bukan lagi keinginan tapi kebutuhan mengingat luas dan penduduknya banyak. Kita yakin bisa mensejahterakan masyarakat. Dengan terpenuhinya syarat administrasi, teknis pelayanan yang lebih dekat," ucap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar tersebut.
Nantinya Bogor Barat terdiri 14 kecamatan, yaitu Dramaga, Ciampea, Tenjolaya, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, Tenjo, Parungpanjang, dan Rumpin. Ke-14 kecamatan itu memisahkan diri dari Kabupaten Bogor sebagai wilayah induk yang sekarang terdiri 40 kecamatan.
Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin menjelaskan, masih ada catatan dalam pembahasan persiapan DOB Kabupaten Bogor Barat. Salah satunya pemilihan ibu kota yang masih harus didiskusikan dan hasil dari tim indipenden pemerintah pusat yang bakal menggelar survei ke lapangan.
“Karena kejadian di awal Januari 2020, beberapa daerah yang terkena bencana, maka ada pemikiran ibu kota harus wilayah tanah yang stabil, dan mampu menarik investor," ucap Ade.
Dia mengakui, Pemkab Bogor sebelumnya sempat mempertimbangkan menjadikan Kecamatan Cigudeg sebagai ibu kota Kabupaten Bogor Barat. Hanya saja, peristiwa longsor dan banjir bandang pada awal tahun 2020, membuat Cigedug dicoret dari daftar.
"Maka saya menilai Kecamatan Rumpin ini strategis dibandingkan Kecamatan Cigudeg, melihat dari sisi letak wilayah yang memang datar dan dekat dengan Kota Tangerang, Jakarta maupun Provinsi Jawa barat,” ucap Ade yang juga ketua DPW PPP Jabar ini.
Terkait anggaran, Ade menjelaskan, Kabupaten Bogor sebagai wilayah induk siap mendukung kelangsungan pembentukan Kabupaten Bogor Barat. Hal itu dibuktikan dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp 75 miliar untuk digunakan persiapan pembentukan wilayah baru.
Dengan alokasi anggaran seperti itu, menurut Ade, sehingga ketika nanti moratorium dicabut pemerintah pusat, Pemkab Bogor siap menalangi pembentukan Kabupaten Bogor Barat. "Kami menyiapkan anggaran Rp 25 miliar pertahun, maka selama tiga tahun menjadi Rp 75 miliar. Kita sudah siap hingga Bogor Barat cepat proses menjadi kabupaten baru."
