REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengirimkan roadmap kepada politisi Lebanon. Rekomendasi ini bisa menguraikan reformasi politik dan keuangan yang diperlukan untuk membuka bantuan asing dan menyelamatkan negara dari berbagai krisis, termasuk kehancuran ekonomi.
"Prioritas harus diberikan pada pembentukan cepat pemerintah untuk menghindari kekosongan kekuasaan yang akan membuat Lebanon tenggelam lebih jauh ke dalam krisis," tulis surat dari Prancis itu.
Dokumen konsep sebanyak dua halaman itu bocor terlebih dahulu kepada Reuters. Isinya menjabarkan langkah-langkah rinci, banyak di antaranya telah lama diminta oleh pemberi bantuan asing. Salah satunya menyinggung audit bank sentral, penunjukan pemerintah sementara yang mampu memberlakukan reformasi mendesak, dan pemilihan legislatif dini dalam satu tahun.
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Prancis menolak berkomentar. Kantor Macron, Elysee, tidak segera menanggapi tentang rekomendasi untuk Lebanon tersebut.
Pemerintah Lebanon saat ini mulai menjabat pada Januari dengan dukungan dari gerakan Hizbullah yang didukung Iran dan sekutunya. Mereka gagal membuat kemajuan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapatkan dana talangan karena kelambanan reformasi dan perselisihan, melebihi ukuran kerugian finansial.
Pemerintah tersebut akhirnya mengundurkan diri karena ledakan besar di pelabuhan Beirut bulan ini. Peristiwa itu menewaskan sedikitnya 180 orang, melukai sekitar 6.000 dan menghancurkan seluruh lingkungan, serta memperbarui protes terhadap elite politik atas korupsi dan salah urus yang telah menyebabkan krisis keuangan yang mendalam.
Dokumen yang disampaikan oleh Duta Besar Prancis untuk Lebanon ini mencantumkan empat sektor yang membutuhkan perhatian segera. Prancis menyoroti bantuan kemanusiaan dan tanggapan pihak berwenang terhadap pandemi Covid-19, rekonstruksi setelah ledakan 4 Agustus, reformasi politik dan ekonomi, dan pemilihan parlemen awal.
Rekomendasi ini juga menyerukan kemajuan dalam pembicaraan IMF dan pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas dana kemanusiaan internasional yang dijanjikan ke Lebanon dalam beberapa pekan terakhir. Dorongan penyelidikan yang tidak memihak mencari penyebab ledakan sejumlah besar bahan peledak yang disimpan secara tidak aman di pelabuhan selama bertahun-tahun juga perlu dilakukan.
Macron mengunjungi Beirut tidak lama setelah ledakan itu. Dia menjelaskan tidak ada penyelesaian yang akan terjadi di Lebanon jika tidak memberlakukan reformasi terhadap pemborosan, korupsi, dan kelalaian.
Sejak itu, sumber politik Lebanon yang bersifat anonim menyatakan presiden Prancis telah melakukan beberapa panggilan telepon dengan para pemimpin politik utama di bawah sistem pembagian kekuasaan negara itu. Macron dijadwalkan kembali ke Beirut pada 1 September.
Makalah konsep Prancis menekankan perlunya audit segera dan penuh atas keuangan negara dan reformasi sektor tenaga listrik. Sektor ini mengucurkan dana publik sementara gagal menyediakan listrik yang memadai.
Parlemen harus memberlakukan undang-undang yang diperlukan untuk melakukan perubahan dalam periode interim. “Fraksi harus dilibatkan untuk memberikan suara pada langkah-langkah kunci yang akan diambil pemerintah baru dalam beberapa bulan mendatang," tulis roadmap itu.
Surat tersebut tersebut dapat memperdalam peran Prancis di wilayah bekas koloninya. Roadmap tersebut menyatakan bahwa Paris akan memainkan peran utama dalam membangun kembali pelabuhan Beirut, meningkatkan perawatan kesehatan, mengirim tim dari bendahara dan bank sentral untuk mendukung audit keuangan, serta membantu mengatur pemungutan suara parlemen awal bersama dengan Uni Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika