Kamis 27 Aug 2020 20:35 WIB

Covid-19 di DKI Melonjak, Satgas Enggan Salahkan Pemprov

'Peningkatan kasus bukan berarti otomatis pemerintah daerah tidak bekerja.'

Rep: Rr Laeny Sulistyawati, Amri Amrullah/ Red: Ratna Puspita
[Ilustrasi] Petugas PPSU Bukit Duri menyelesaikan pembuatan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di Bukit Duri, Jakarta, Kamis (27/8). Pasien positif COVID-19 di Indonesia total menjadi 162.884 kasus per Kamis (27/8), DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus baru terbanyak per hari ini, yaitu 760 kasus baru, 1.538 pasien dinyatakan sembuh, dan 11 orang meninggal.Prayogi/Republika.
Foto: Prayogi/Republika
[Ilustrasi] Petugas PPSU Bukit Duri menyelesaikan pembuatan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di Bukit Duri, Jakarta, Kamis (27/8). Pasien positif COVID-19 di Indonesia total menjadi 162.884 kasus per Kamis (27/8), DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus baru terbanyak per hari ini, yaitu 760 kasus baru, 1.538 pasien dinyatakan sembuh, dan 11 orang meninggal.Prayogi/Republika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 enggan menyalahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyusul lonjakan kasus penularan virus corona SARS-CoV2 (Covid-19). DKI Jakarta mencatatkan rekor baru kasus positif harian Covid-19 mencapai 820 orang pada Kamis (27/8) hari ini.

Tim Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19 Suryopratomo mengatakan Jakarta telah melakukan testing empat kali diatas standar organisasi kesehatan dunia PBB (WHO). "Peningkatan kasus bukan berarti otomatis pemerintah daerah tidak bekerja," ujar dia saat dihubungi Republika.

Baca Juga

Ia menambahkan, gubernur, bupati, atau wali kota di DKI tahu langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadi peningkatan kasus Covid-19. Langkah itu mulai dari mencari sumber penyebabnya, langkah tracing diambil, dan treatment untuk mengendalikan kembali keadaan. 

Tak hanya itu, dia melanjutkan, Satgas Covid-19 selalu melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI. Kendati demikian, ia menyebutkan penanganan Covid-19 tidak melulu urusan pemerintah. 

"Satgas Penanganan Covid-19 menerapkan kebijakan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas," katanya.

Artinya, Satgas Covid-19 meminta masyarakat juga harus bisa mendisiplinkan diri, yaitu menerapkan protokol kesehatan yang jadi harga mati. Karena itu, dia melanjutkan, Presiden Joko Widodo meminta sistem pemerintah di masyarakat harus bisa berjalan hingga tingkat yang paling rendah hingga RT/RW. 

"Hanya dengan kebersamaan semua komponen bangsa maka penyebaran Covid-19 akan bisa kita kendalikan," ujarnya.

Sementara itu, Pemprov DKI mengklaim rekor kasus harian Covid-19 hari ini akibat masifnya tes PCR untuk menemukan kasus baru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan tes masif PCR ini bukan hanya berdampak ditemukannya banyak kasus harian, tetapi juga langkah tindakan isolasi/perawatan secara tepat. 

Ia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 8.587 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.127 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 820 positif dan 6.307 negatif. 

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement