REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan pendidikan militer yang banyak diberitakan dan menjadi perbincangan bukan sesuatu yang wajib melainkan sukarela. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang disiarkan langsung TVR Parlemen yang diikuti dari Jakarta, Kamis (27/8).

"Bisa mengambil program tersebut secara sukarela, misalnya pelatihan perwira seperti di Amerika Serikat. Kalau mahasiswa ingin mengikuti, dia berhak dapat SKS (satuan kredit semester)," kata Nadiem.

Ia mengatakan tidak pernah diajak berbicara mengenai program pendidikan militer oleh Kementerian Pertahanan. Karena itu, dia mengaku kaget ketika ada pemberitaan menyebutkan wajib militer dalam rangka bela negara.

Menurut dia, yang dibahas bersama Kementerian Pertahanan adalah konsep Kampus Merdeka, yaitu mahasiswa bisa mengambil masa kuliahnya satu semester di perusahaan, satu semester pertukaran di kampus lain, dan satu semester mengajar di kampus.

"Jadi pendidikan militer itu sukarela. Sama seperti Kampus Merdeka. Mana mungkin kita dorong Merdeka Belajar, tetapi memaksa mahasiswa untuk belajar militer. Azasnya kemerdekaan, sukarela. Mahasiswa dan siswa memilih sendiri," katanya.

Karena itu, Mendikbud menegaskan tidak akan ada pemaksaan. Tidak akan ada kurikulum terkait pendidikan militer atau bela negara yang diwajibkan atau dipaksakan di universitas. "Tidak ada diskusi sama sekali. Itu adalah spekulasi saja," kata Nadie mMakarim.

Komisi X DPR mengadakan rapat kerja bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dengan sejumlah agenda antara lain tentang pembelajaran jarak jauh dan laporan keuangan APBN 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika