REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyatakan para petani akan membutuhkan pupuk bersubsidi sekitar 15 juta ton dalam empat bulan ke depan. Sebagaimana diketahui, mulai Oktober mendatang, musim tanam raya akan dimulai dan berlangsung hingga Maret tahun depan.
"Pemetaannya harus jelas dan benar. Kita hitung betul dengan detail. Kita sudah terbiasa dengan distribusi. Kita tahu di mana macetnya. Kalau terjadi kekurangan, kita tahu di mana kesalahannya. Pupuk ini begitu penting bagi petani," kata Syahrul dalam pernyataan resminya, Jumat (28/8).
Syahrul mengatakan, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan jajarannya dalam mengurus pupuk yang sangat dibutuhkan petani. Pertama adalah transparansi yang mensyaratkan adanya kejujuran dari masing-masing pihak, mulai dari hulu hingga hilir.
Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam distribusi pupuk bersubsidi adalah akuntabilitas. Menurutnya, semua pihak memikul tanggung jawab yang besar dan sepadan dalam hal distribusi pupuk pertanian.
"Semua lini harus bertanggungjawab. Semua harus siap setiap saat. Saya minta bupati, gubernur untuk mengecek gudangnya," ujarnya.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu juga meminta kepada semua pihak agar menjalankan fungsi sesuai dengan standar operasional yang dimilikinya. "Kita semua harus jadi teamwork. Saya siap selalu bersama dengan Pak Dirut Pupuk Indonesia untuk mengurus masalah pupuk ini. Saya minta semua direktur tak boleh ada di Jakarta. Turun ke daerah-daerah. Turun ke lapangan untuk memantau distribusi pupuk ini," pesannya.
Ia pun menyinggung soal penggunaan Kartu Tani dalam proses pengambilan pupuk bersubsidi. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Pertanian dan Sarana Pertanian (PSP) akan menerapkan secara bertahap penggunaan Kartu Tani yang akan berfungsi untuk menebus pupuk bersubsidi secara tertutup.
Kartu Tani, kata dia, amat penting bagi petani dan pertanian Indonesia. Sebab, katanya, tak ada pertanian yang bisa berkembang tanpa pupuk. "Kartu tani adalah hal yang tak bisa ditawar. Maka, sistemnya harus dilengkapi, disempurnakan, minimal untuk jangka waktu dua tahun ke depan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika