REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Menteri Luar Negeri Kanada Francois-Philippe Champagne menyatakan korupsi di Lebanon harus diakhiri. Para politikus di sana juga harus mendengarkan tangisan rakyat mereka. Menurutnya, harus ada reformasi besar-besaran di Lebanon.
"Reformasi kelembagaan, air dan energi adalah bagian dari persyaratan untuk reformasi di Lebanon agar bantuan ekonomi dunia dapat diserahkan kepada negara yang dilanda krisis. Kalau sudah siap, kami siap," tandasnya seperti dilansir di Naharnet, Jumat (28/8).
Champagne juga menyerukan reformasi ekonomi dan politik saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Lebanon Charbel Wehbe. Kanada sendiri merupakan rumah bagi komunitas Lebanon yang besar. Kanada menjanjikan bantuan 22 juta dolar AS untuk membantu memulihkan dampak ledakan besar di pelabuhan Beirut beberapa pekan lalu.
Kanada pun akan memberikan kontribusi tambahan sebesar 6 juta dolar AS untuk membantu. Champagne juga menawarkan bantuan untuk menyelidiki penyebab ledakan pelabuhan yang melanda Beirut pada 4 Agustus itu, saat berkunjung ke Beirut.
Champagne menekankan perlunya penyelidikan yang kredibel atas ledakan yang menewaskan lebih dari 180 orang termasuk dua warga Kanada dan melukai ribuan lainnya. "Kanada ingin, dalam situasi yang tepat, berkontribusi dalam penyelidikan," katanya saat meninjau Beirut sekaligus menemui keluarga dari dua warga Kanada tewas.
Presiden Lebanon Michel Aoun menerima tawaran Kanada tersebut. "Kami menyambut baik bantuan yang ingin diberikan Kanada dalam penyelidikan yang sedang berlangsung atas ledakan di pelabuhan Beirut," kata Aoun kepada Champagne, menurut kepresidenan.
Ledakan itu terjadi setelah ratusan ton amonium nitrat dibiarkan tanpa keamanan selama beberapa tahun di pelabuhan, meskipun berulang kali diperingatkan tentang bahaya yang ditimbulkannya.
Kekuatan Barat, badan internasional dan Lebanon di dalam dan luar negeri telah menyerukan penyelidikan internasional atas ledakan itu. Namun pihak berwenang Lebanon telah menolaknya. AS telah mengirim penyelidik FBI untuk membantu atas permintaan otoritas Lebanon, dan Prancis telah membuka penyelidikannya sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika