Jumat 28 Aug 2020 16:56 WIB

Mencari Pengganti Risma di Surabaya Jadi Beban Bagi Mega

PDIP menunda pengumuman bakal calon wali kota Surabaya untuk Pilkada 2020.

 Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri (kanan) bersama Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini (kiri).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri (kanan) bersama Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Dadang Kurnia

"Kalau boleh saya sebut mencari ibu Risma menurut saya itu menjadi beban bagi saya. Luar biasa dedikasinya menjadikan Kota Surabaya sebuah kota yang sekarang juga sudah terkenal di dunia," kata Megawati dalam konferensi virtual di Jakarta, pada 21 Agustus lalu.

Baca Juga

Kalimat itu diutarakan Megawati saat mengakui bahwa dirinya kesulitan untuk menentukan kader PDIP pengganti Risma untuk maju di Pilwalkot Surabaya. Pada hari ini, PDIP kembali menunda pengumuman calon kepala daerah penerus Risma di Surabaya dengan dalih gangguan jaringan internet.

"Terkait calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di kota Surabaya ini sudah ada suratnya. Karena belum tersambung, nanti akan diumumkan pada waktu yang akan datang," kata Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani dalam konferensi virtual, Jumat (28/8).

Awalnya, Puan memanggil para pengurus partai di Jawa Timur dan Surabaya. Namun karena masalah teknis akibat jaringan internet, para pengurus PDIP Jawa Timur belum bisa terkoneksi ke konferensi yang digelar.

Puan lalu mengambil inisiatif dan menyatakan, bahwa sudah ada nama-nama calon dari PDIP yang akan diumumkan. Ketua DPR RI itu kemudian hanya menunjukkan sebuah amplop tertutup yang berisi nama calon wali kota-calon wakil wali kota Surabaya.

Dia menegaskan, PDIP sudah mempunyai nama yang akan dimasukkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Surabaya. Puan menekankan, bahwa partai berlogo kepala banteng moncong putih itu siap bertarung di Kota Pahlawan.

Berbeda dengan pernyataan terdahulu, Megawati hari ini menepis anggapan bahwa PDIP kesulitan mencari calon kepala daerah di Surabaya. Dia mengatakan, PDIP bukan sebuah partai yang tidak bisa membuat solusi karena semuanya itu diselesaikan tepat waktu.

"Bahwa sepertinya sulit sekali mencari calon Surabaya, itu sebenarnya sih tidak demikian. Karena semua itu pasti akan ada calonnya," kata Megawati singkat saat memberikan pengarahan.

Sekretaris Jendral Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP telah mendengarkan semua masukan dari masyarakat sebagai kelanjutan kepemimpinan Tri Rismaharini. Dia mengungkapkan, PDIP memiliki banyak panglima yang mampu membawa kehormatan partai di kota tersebut.

"Ketika calon kepala daerah Surabaya diumumkan, seluruh jajaran partai akan terus mengawal keputusan yang menjadi hak prerogatif Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya.

Seperti diketahui, salah satu calon kepala daerah yang bakal bersaing di Pilkada Surabaya adalah Machfud Arifin. Mantan Kapolda Jawa Timur itu telah mendapatkan dukungan dari Golkar PKB, PPP, PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat.

Di Surabaya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jatim Deni Wicaksono mengungkapkan rencana kunjungan Hasto pada Ahad (30/8). Menurut Deni, Hasto akan berkunjung ke Surabaya bersama beberapa fungsionaris DPP PDIP.

"Jadi tadi disampaikan Sekjen akan hadir ke DPD Jatim (di Surabaya) bersama beberapa fungsionaris DPP PDIP. Kami belum menerima pemberitahuan (akan bawa rekomendasi paslon)" ujar Deni di Surabaya, Jumat (28/8).

Deni menegaskan, tidak ada pasangan bakal calon kepala daerah yang diundang saat kunjungan Hasto. Karena, kata dia, info yang diterima sejauh ini, kedatangan Hasto hanya untuk konsolidasi dalam pemenangan Pilkada serentak 2020. Dia kembali menegaskan, belum ada bocoran apakah kedatangan Hasto tersebut sekalian untuk mengantar surat rekomendasi.

"Tidak ada calon diundang, karena nanti agendanya konsolidasi," ujar Deni.

Adapun, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui dirinya sudah diminta masukan oleh Megawati terkait sosok yang layak menggantikannya dan bisa dicalonkan di Pilwali Surabaya 2020. Risma menegaskan, untuk keputusan, sepenuhnya ada di tangan Megawati.

"Kalau diminta semua anggota DPP itu semua diminta, bukan hanya saya sebagai Wali Kota Surabaya yang akan diganti gitu. Tapi memang keputusannya hak prerogatifnya ada di Ketua Umum. Itu ada pasal-pasalnya," ujar Risma di Surabaya, Jumat (28/8).

Risma mengaku tidak merekomendasikan nama ke Megawati. Tapi, orang yang layak memimpin Surabaya adalah yang memiliki visi perencanaan kota yang baik. Dia mencontohkan saat awal-awal Risma jadi Wali Kota sering menerjemahkan visi Megawati Soekarnoputri.

"Saya buka dengan beberapa teman, coba dengar ibu Mega. Ibu Mega itu sangat visioner. e-Procurement itu Keppresnya jaman ibu Mega. Di Surabaya saya buat 2003, digunakan nasional 2010. Kemudian e-Budgeting, Surabaya dengan uang segini kok bisa bangun. Karena mulai awal efisiensi," kata Risma.

Risma lantas menceritakan saat rekomendasi maju Pilwali Surabaya di periode kedua ketika dia akhirnya dipasangkan dengan Whisnu Sakti Buana. Dia menceritakan saat itu rekomendasi tidak turun-turun tapi ternyata kemudian Hasto Kristiyanto sendiri yang membawa rekomendasi itu ke Surabaya.

"Saat itu semua bingung rekomku enggak turun-turun tapi ternyata kalau Tuhan menghendaki Pak Hasto sendiri yang mengantar rekom itu ke sini. Jadi kalau begitu itu percayakan pada Tuhan yang maha kuasa," katanya.

photo
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (ilustrasi) - (republika)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement