Agus menilai, aturan yang saat ini berlaku juga sangat tidak progresif. Terlebih, aturan sanksi di Perda juga tidak bisa digunakan, termasuk Keputusan Gubernur yang dianggap tidak berlaku. "Pakai aja UU 12 Tahun 2011 (tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)," katanya.

Dia menegaskan, janji pemerintah saat awal PSBB transisi adalah mengembalikan PSBB kembali jika kasus terus melonjak. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan. "Yaudah terserah, menurut saya ngapain lagi diatur. Aturannya juga kan gak jelas, sanksi apalagi," keluhnya.

Dia menilai, sanksi denda yang diberikan terlalu sedikit dibanding kerugian yang akan didapat kelak. Padahal menurut dia, sanksi suatu aturan sebaiknya diberikan sebesar mungkin. "Sanksi itu harusnya besar, biar orang kapok. Kalau seperti ini, menurut saya mending buka saja lagi semuanya," ujarnya.

Ketika ditanya rencana pembukaan bioskop, dirinya menyarankan agar pemerintah pasrah saja. Utamanya dengan membuka semua sektor usaha. "Kalau menurut saya, mending dibuka aja semua, kan negara juga sudah tidak mengatur lagi. Yaudah buka saja, gak usah diatur lagi, buka dan bebaskan saja," katanya.

Dalam dua hari terakhir, Indonesia dan Jakarta khususnya, mengalami penambahan rekor kasus harian tertinggi. Kamis, kemarin, Indonesia mendapat rekor kasus harian baru, sekitar 2.719.

Namun, hari ini, rekor itu kembali terpecahkan dengan jumlah 3.003 kasus disertai jumlah kematian mencapai 105 orang. Jakarta, selama dua hari terakhir juga menjadi daerah dengan total harian terbanyak di Indonesia. Hari ini, Jakarta menghasilkan rekor tertinggi kasus Covid-19 sebesar 820 kasus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika