"Sebenarnya kami ini sudah siap sedia untuk produksi kapan pun, tapi semua tergantung pada proses seperti uji klinis tahap III," ujar Arya saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (28/8).

Selain itu, lanjut Arya, distribusi vaksin masih memerlukan persetujuan dari sisi perizinan dengan adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta juga sertfikasi halal. "Kalau semua tahapan sudah dilalui, kita BUMN siap dengan permintaan untuk produksi, tapi tetap tergantung uji klinis dan sertifikasi halal dan edar BPOM," kata Arya. 

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta produksi vaksin Covid-19 bisa dilakukan dengan cepat. Ma'ruf mengatakan, saat ini vaksin menjadi harapan satu-satunya penanggulangan Covid-19.

"Saya kira satu-satunya jalan yang kita harapkan untuk mencegah itu ya vaksin. Karena itu, kita berharap, proses produksinya bisa cepat dilakukan," ujar Ma'ruf saat bertemu dengan Direktur Utama PT Bio Farma dan jajaran melalui video conference, Kamis (27/8).

Ma'ruf mengatakan, upaya penanggulangan Covid-19 lainnya masih belum efektif dalam mencegah penularan virus yang berawal dari Kota Wuhan, Cina tersebut. "Upaya-upaya protokol kesehatan, melalui upaya-upaya penanggulangan yang lainnya masih belum efektif, ternyata untuk penyembuhan sudah mulai baik. Tapi penularan masih cukup tinggi," ujar Ma'ruf.

Ia berharap sebagaimana permintaan Presiden Joko Widodo beberapa saat lalu agar produksi vaksin bisa dilakukan dengan cepat. Namun demikian, Ma'ruf mengingatkan agar dalam proses memproduksi vaksin Covid-19, diikuti dengan proses sertifikasi halal. Sebab, saat ini di Indonesia, semua produk termasuk produk farmasi wajib bersertifikat halal.

"Di samping juga untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat karena mayoritas masyarakat di Indonesia adalah umat Islam," kata Ketua Umum MUI Pusat nonaktif itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika